Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: Jangan Pesimistis pada Negara

Kompas.com - 27/01/2019, 12:27 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Sumber Antara

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengajak masyarakat untuk tak pesimistis pada negara karena Indonesia merupakan bangsa yang besar.

Hal itu dikatakannya saat acara Flashmob Kebangsaan untuk NKRI di Benteng Vastenburg Solo, Minggu (27/1/2019).

"Kita harus optimistis Indonesia menjadi bangsa yang maju, secara ekonomi kita mampu tumbuh di atas lima persen," kata Erick, seperti dikutip dari Antara.

Dengan kondisi Indonesia saat ini, ia yakin pada ulang tahun ke-100 Republik Indonesia pada 2045, bangsa ini akan lebih besar dari negara yang pernah menjajah yaitu Belanda dan Jepang. 

"Kalau banyak orang yang bilang kita lebih besar dari negara yang pernah menjajah kita, kenapa harus pesimistis," kata dia.

Baca juga: Beraktivitas di Istana, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick mengatakan, masyarakat Indonesia pasti tidak mau melihat negara bubar. Oleh karena itu, Indonesia harus dibangun atas dasar persatuan.

"Jangan didasari atas kebohongan. Saya berharap semua yang hadir bisa konsolidasikan untuk satu Indonsia, mari 'door to door', militan. Mari kita menangkan Solo dan Indonesia," kata dia.

Melihat para peserta Flashmob yang datang, Erick mengatakan, menjadi bukti bahwa masyarakat semakin optimistis melihat masa depan Indonesia.

"Tentu masyarakat tidak mau Indonesia pecah. Banyak negara pecah akhirnya mundur, seperti Suriah dan Yugoslavia," kata Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Prabowo-Sandiaga Lari dari Topik Debat

Sementara itu, disinggung mengenai politik identitas, Erick mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan dorongan dan bantuan untuk masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Seperti bunga kredit UKM hanya tujuh persen, bunga kredit Bank Mikro Nelayan hanya tiga persen. Fasilitas ini mayoritas umat yang dapat. Selain itu, program dana desa sudah tersalurkan dengan baik," kata dia.

Menurut Erick, upaya tersebut dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Profil: Erick Thohir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com