Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beraktivitas di Istana, Ini Penjelasan Erick Thohir

Kompas.com - 22/01/2019, 19:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Selasa (22/1/2019) sore, tampak di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Mengenakan kemeja putih, Erick tampak masuk Gedung Bina Graha, tempat Kepala Staf Presiden Moeldoko berkantor. Kendaraannya diparkir tidak jauh dari gedung.

Setelah sekitar 30 menit berada di dalam, Erick kemudian keluar membawa sebuah buku serta tas kecil.

Ditanya wartawan soal kehadirannya di Istana, Erick membantah sedang melaksanakan agenda politik.

Baca juga: Jokowi Borong Sabun Rp 2 Miliar, Dari Mana Uangnya?

"Hanya koordinasi. Biar bagaimana juga kita kan harus minta jadwal Pak Presiden. Agenda beliau dari Senin-Kamis kan kebanyakan sebagai Presiden, Jumat-Minggu sebagai calon presiden. Ya kami koordinasi saja, agar jangan sampai di lapangan kita menyalahi aturan," ujar Erick di pelataran Gedung Bina Graha.

Erick menegaskan, koordinasi seperti ini sangat penting. Sebab, Jokowi-Ma'ruf seringkali menjadi sasaran 'tembak' kubu rival terkait posisinya sebagai presiden dan calon presiden.

"Misalnya ada laporan ke Bawaslu, dibilang Presiden datang ke acara alumni UI. Jelas-jelas acara itu alumni UI, (Jokowi) datang ke Senayan sebagai capres, kok dilaporin? Bingung," ujar Erick.

Baca juga: Jokowi Tetap Gunakan Strategi Menyerang pada Debat Kedua

"Visi Presiden disampaikan di televisi juga dilaporin. Padahal visi sebagai Presiden itu boleh loh. Yang enggak boleh itu memaparkan visi misi sebagai capres. Kayak kemarin paslon 02 itu kan sampai disiarkan di TV, itu yang enggak boleh," lanjut dia.

Erick menegaskan bahwa Jokowi merupakan personal yang menaati prinsip. Jokowi dinilai dapat membatasi diri soal statusnya ketika sebagai seorang presiden atau sebagai calon presiden.

"Memang, sebagai petahana diuntungkan. Tapi itu wajar saja di semua negara juga begitu. Yang penting lagi, aturannya ada. Tapi Insya Allah kita tidak memanfaatkan" ujar dia.

Kompas TV Mengapa BPN Prabowo-Sandi sampai harus mengungkapkan dugaan potensi kecurangan Pemilu ke perwakilan asing? Apakah ini upaya mencari dukungan internasional? Sapa Indonesia Malam akan membahasnya bersama juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi Andre Rosiade, wakil direktur tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Lukman Edy serta direktur eksekutif perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi Perludem Titi Anggraini. Dan melalui sambungan satelit bersama Komisioner KPU Viryan Azis.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com