Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Presiden Pengetahuannya Harus Luas

Kompas.com - 22/01/2019, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik format debat Pilpres yang baru yang meniadakan kisi-kisi pertanyaan bagi kandidat.

Ia mengatakan, dengan ditiadakannya kisi-kisi maka masing-masing kandidat harus mempelajari data lebih banyak sehingga mampu menjawab pertanyaan panelis.

"Kalau dulu kan sudah bocor soalnya, sekarang enggak, berarti harus belajar lebih banyak konteks dari debat itu. Ya memang presiden pengetahuannya harus luas, kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format Tarung Bebas

Ia mengatakan, debat berikutnya akan mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tema energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Konteks energi, apalagi lingkungan hidup. (calon) Presiden dengan (calon) presiden kan. Sudah diputuskan oleh KPU," ujar Kalla.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya bakal meniadakan kisi-kisi untuk agenda debat Capres-Cawapres edisi selanjutnya.

Baca juga: KPU Rancang Debat Tak Hanya Didominasi Capres

“Secara umum, KPU melihat debat pertama berjalan lancar, baik, meski ada beberapa kekurangan. Itu akan kita perbaiki di debat yang kedua,” ujar Arief di sela kunjungannya ke Gresik, Minggu (20/1/2019).

Beberapa poin dan masukan juga diakui oleh Arief sudah dikantongi. Dengan evaluasi tersebut bakal coba dilaksanakan dan diterapkan pada agenda debat berikutnya. Termasuk meniadakan kisi-kisi bagi Capres dan Cawapres.

“Untuk yang diubah, selain kisi-kisi, ya mungkin nanti pola debatnya yang akan kita sesuaikan. Seperti apanya, itu yang akan kita bahas dengan moderator,” kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com