Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagai Kritik untuk KPU soal Pelaksanaan Debat Pertama...

Kompas.com - 21/01/2019, 08:54 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan debat pertama Pemilihan Presiden 2019 dinilai tidak seru, kurang greget, dan juga tidak mendalam. Salah satu hal yang dituduh menjadi biang keladi semua ini adalah karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada dua kandidat presiden dan wakil presiden.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan kebijakan ini yang ternyata tak efektif.

"Kami menyayangkan KPU memberikan paket pertanyaan kepada tiap pasangan calon sebelum acara debat diselenggarakan. Ternyata, jawaban paslon pun tetap tidak mendalam," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini melalui keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019).

Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018).
Padahal awalnya pemberian kisi-kisi bertujuan agar kandidat bisa menyiapkan jawaban secara mendalam. Namun, kata Titi, jawaban keduanya malah begitu normatif.

Akibatnya tidak menimbulkan adu argumen mengenai visi dan misi seperti yang diharapkan.

Baca juga: Selain Peniadaan Kisi-kisi, KPU Bakal Sesuaikan Pola Untuk Debat Kedua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memberikan evaluasi yang sama. Ketua Bawaslu RI Abhan meminta KPU kaji kembali pemberian kisi-kisi ini.

"Kisi-kisi juga kami berikan rekomendasi supaya dikaji kembali. Apakah masih perlu disampaikan lebih dulu meskipun itu kisi-kisi, atau nanti tidak ada penyampaian kisi-kisi lebih dulu biar semua tahu pertanyaan itu saat debat," ucapnya.

Ia mengatakan, saat debat perdana, kisi-kisi ada 20 pertanyaan, namun yang disampaikan saat debat hanya lima amplop pertanyaan.

Menurut dia, hal itu berarti bahwa pasangan calon telah membaca 20 soal yang akan dipertanyakan saat debat meskipun hanya sekadar kisi-kisi.

Panelis kurang berperan

Peran panelis dalam debat pertama juga menjadi sorotan karena dinilai kurang aktif. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti mengatakan, panelis perlu dilibatkan untuk menggali gagasan dan program yang lebih substansi.

“Harus ada isinya bukan hanya sekedar membaca kemudian jawabannya menjadi kosong,” kata dia.

Bila tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, panelis dapat ikut bertanya untuk mempertajam gagasan para paslon.

"Saat angkat isu, (jika) masih ada waktu panelis atau kontestan belum tuntas, panelis bisa mengejar pertanyaan," kata Lena.

Baca juga: KPU Berencana Ubah Format Debat Pilpres untuk Optimalkan Penampilan Kandidat

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid juga mengkritisi peran panelis yang tidak ada dalam pelaksanaan debat.

Menurut dia, seharusnya bukan moderator yang membacakan pertanyaan untuk dua kandidat melainkan panelis.

"Biarlah seperti yang dulu, ada moderator, tapi ada panelis yang bertanya kepada kandidat sehingga kemudian bisa dieksplorasi kualitas dan kemampuan tiap kandidat seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Perludem berharap KPU bisa mengoptimalkan peran panelis dalam debat berikutnya. Sama seperti pendapat tim sukses dua pasangan calon, Perludem menilai sebaiknya panelis diberi keleluasaan bertanya.

"Sehingga bisa leluasa membahas kasus konkret terkait tema debat sebagaimana format debat dalam penyelenggaraan Pilkada," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com