Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OSO: Ma'ruf Amin Tidak Harus Dominan karena Seorang Wakil

Kompas.com - 18/01/2019, 14:05 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai, tidak ada yang salah dengan porsi bicara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

OSO mengatakan, Ma'ruf tidak dominan karena posisinya sebagai calon wakil presiden.

"Ini yang kita mesti pahami, Pak Ma'ruf ini orang tua tetapi dia mengerti bahwa dia dengan presiden dan dia seorang wakil. Dia tidak harus dominan karena dia sebagai seorang wakil," ujar OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Bicara 23 Menit, Maruf 4 Menit

OSO melihat ini sebagai keunggulan tersendiri bagi Jokowi-Ma'ruf. Artinya, kerja sama tim sudah berjalan sejak awal.

Bagi dirinya, Jokowi-Ma'ruf sudah memberikan jawaban terbaik. OSO mengatakan, Jokowi juga lebih konkret karena punya prestasi pada pemerintahannya.

"Kalau yang 02 kan belum bikin apa-apa, baru merencanakan dan akan. Tetapi kalau nomor 1, dia sudah melaksanakan," ujar OSO.

Baca juga: Debat Pertama, Prabowo Bicara 21 Menit, Sandiaga 7 Menit

OSO berharap debat semalam bisa menjadi acuan masyarakat untuk memilih capres dan cawapresnya.

"Paling tidak kita sudah tahu kualitas tanya jawab tadi malam," kata dia.

Dalam debat tadi malam, Jokowi tampak lebih dominan daripada Ma'ruf. Contohnya ketika Jokowi memaparkan panjang lebar soal penegakan hukum yang sering disalahartikan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Litbang Kompas: Skor Penguasaan Debat Jokowi-Maruf 7,1, Prabowo-Sandi 7,0

Di akhir pemaparannya, Jokowi sempat meminta Ma'ruf untuk menambahi pernyataannya. Namun, Ma'ruf lebih memilih menutup sesi jawab mereka.

"Cukup," katanya singkat.

Moderator Ira Koesno pun memberi penjelasan singkat bahwa Ma'ruf bisa menambahi penjelasan Jokowi karena masih tersisa waktu.

Namun, hal ini ditolak oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non aktif itu.

"Cukup, pendapat saya sama dengan Bapak Jokowi," katanya singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com