Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Kompas.com - 14/01/2019, 22:24 WIB
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/1/2019).Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung soal intelijen yang memata-matai mantan presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato bertema ' Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Awalnya, Prabowo bicara soal keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penegak hukum dan aparat yang unggul dan jujur, baik dari unsur hakim, jaksa, polisi, hingga intelijen.

"Kita butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara," kata Prabowo.

" Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan Presiden Indonesia," tambah mantan Danjen Kopassus ini.

Baca juga: SBY: Ini Sama Artinya Menginjak, Merobek dan Membuang Saya ke Parit

Selain kepada mantan presiden, Prabowo juga menyinggung Intel yang memata-matai tokoh-tokoh lain.

"Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelin mantan panglima, jangan intelin ulama besar kita," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Terakhir, sebagai purnawirawan TNI, Prabowo pun menitipkan pesan kepada para perwira yang masih aktif, baik di Polri, TNI, Intelijen. Ia meminta mereka untuk bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya beri saran sebagai kakakmu, sebagai seniormu. Mari kita ingat sumpah kita untuk bela seluruh rakyat. kita harus kerja untuk seluruh rakyat," kata dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X