Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascateror terhadap 2 Pimpinan KPK, ICW Usul Pimpinan KPK Tinggal di Kompleks Rumah Dinas

Kompas.com - 15/01/2019, 07:41 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengusulkan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermukim pada satu kompleks rumah dinas.

Hal itu diusulkan Donal setelah terjadi kasus dugaan teror di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

"Menurut saya yang harus dilakukan sekarang oleh KPK pasca-teror terhadap pimpinannya adalah melakukan assesment internal pengamanan mereka," kata Donal saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Menanti Kepolisian Mengungkap Pelaku Teror Bom di Rumah 2 Pimpinan KPK

"Misalnya apakah memang penting untuk memikirkan pimpinan KPK itu punya lingkungan rumah khusus tertentu," lanjutnya.

Kompleks tersebut, usul Donal, memiliki satu pintu untuk akses keluar masuk. Ia berpendapat, dengan begitu sistem keamanan akan lebih menyeluruh antarpimpinan.

Selain itu, orang yang datang maupun pergi dari kompleks tersebut akan lebih terkontrol sehingga potensi teror diharapkan dapat teratasi.

"Kalau dia berada di rumah khusus, misalnya kompleks tertentu, maka one gate, akses satu pintu untuk keluarnya bisa terkontrol, orang masuk dan keluar," terangnya.

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Baca juga: Ini Saran Antasari Azhar Kepada Pimpinan KPK untuk Hindari Teror

"Sekarang kalau rumahnya seperti ini desainnya, maka pengamanan one gate-nya tidak terlaksana karena mecah-mecah posisi (rumah) pimpinannya," sambung dia.

Oleh karena itu, ia berharap penempatan rumah dinas dapat menjadi suatu keharusan dan bukan sesuatu yang opsional bagi pimpinan KPK.

Tak hanya kepada pemimpin, menurutnya para penyidik KPK juga perlu diperhatikan aspek keamanannya.

Baca juga: Soal Teror ke Rumah Pimpinan KPK, Kapolri Bilang Ada Petunjuk Menarik

Donal menjelaskan, para penyidik seperti Novel Baswedan, lebih rentan mengalami teror. Apalagi, mereka tidak memiliki pengamanan yang melekat seperti para pimpinan.

"Kalau penyidik seperti Novel (Baswedam), kemudian penyidik lain dia kan tidak punya pengamanan yang melekat, justru lebih besar resiko ke penyidik," tutur Donal.

Ia mengaku tidak mengetahui mekanisme pengamanan bagi para penyidik. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Juru Bicara KPK, Donal mengatakan, KPK memang tidak ingin membeberkan hal tersebut karena akan meningkatkan resiko ancaman.

Baca juga: Menkumham: Teror kepada Pimpinan KPK Tak Layak Terjadi di Negara Hukum

Donal hanya berharap, para penyidik juga mendapatkan perlindungan dari ancaman teror serupa.

Sebelumnya, ada dua dugaan teror yang terjadi di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Rabu (9/1/2019) pagi.

Pertama, benda mencurigakan yang diduga menyerupai bom ditemukan di depan rumah Agus di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi.

Kedua, serangan bom molotov terjadi di rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan nomor 42, Jakarta Selatan.

Kompas TV Polisi masih buru pelaku teror bom di dua rumah pimpinan KPK, Polisi akan membuat sketsa wajah untuk mengungkap identitas pelaku terror. Kepolisian akan membuat sketsa wajah pelaku teror bom pipa palsu di rumah pimpinan KPK, berdasarkan keterangan saksi yang mencurigai 2 orang di sekitar lokasi sebelum kejadian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com