Menkumham: Teror kepada Pimpinan KPK Tak Layak Terjadi di Negara Hukum

Kompas.com - 10/01/2019, 20:22 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai teror bom molotov di rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tak semestinya terjadi di negara hukum.

Hal itu disampaikan Yasonna saat menghadiri acara perayaan HUT ke-46 PDI-P di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Orang-orang yang melakukan teror kepada pimpinan KPK, saya kira ini bukan cara-cara yang harus dilakukan di suatu negara hukum," kata Yasonna.

Baca juga: Ketua KPK Siap Bantu Kepolisian Selidiki Kasus Teror di Kediamannya

Ia pun berharap polisi segera menangkap pelaku.

Yasonna pun optimistis polisi bisa menangkap pelakunya. Namun, ia mengingatkan polisi untuk mengedepankan hukum yang berlaku dalam menindak pelaku teror tersebut.

"Saya tidak punya kewenangan soal penyidikannya. Itu urusan polisi. Tetapi sebagai rakyat biasa dan menteri, saya minta selalu melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Negara kita adalah negara hukum," lanjut dia.

Baca juga: KPK Apresiasi Pernyataan Presiden Jokowi soal Teror Rumah Dua Pimpinannya

Diberitakan sebelumnya, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapatkan teror bom pada hari yang sama, Rabu (9/1/2019).

Rumah Ketua KPK Agus yang berada di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi mendapat teror berupa benda mirip bom paralon yang disangkutkan ke pagar rumah pada pukul 05.30 WIB.

Sedangkan rumah Wakil Ketua KPK Laode yang berada di Jalan Kalibata Selatan, Jakarta Selatan dilempar dua bom molotov pada Rabu dini hari.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X