Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Yakin Pemberian Penghargaan Kebohongan Tak Rugikan Paslon Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 07/01/2019, 15:27 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Adinda Nasution menegaskan, langkah mereka memberikan penghargaan kebohongan ke sejumlah politisi tidak merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Langkah-langkah kami tidak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan koalisi. Misalnya untuk gerakan antihoaks, kebohongan awards ini dipuji oleh Bang Karding (Abdul Kadir Karding-PKB), bilang bahwa ini bentuk kreatifitas parpol," kata Dara saat ditemui di Markas DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca juga: ACTA Laporkan Grace Natalie dan 3 Kader PSI ke Bareskrim

"PDI-Perjuangan juga bilang ini bentuk sindiran kepada pemberi hoaks, jadi enggak ada dari koalisi yang complaint," sambung dia.

Namun, kata Dara, muncul sebuah komentar dari Partai Golkar yang menuding mereka menimbulkan kegaduhan akibat penghargaan tersebut.

Dara menilai, setiap partai perlu menghargai independensi masing-masing, seperti yang dilakukan PSI saat Partai Golkar terjerat kasus korupsi.

Ia mengatakan, PSI tidak melontarkan tudingan terhadap Golkar saat tersandung kasus korupsi dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

"Kemarin Golkar menyebut kita sebagai partai yang menimbulkan kegaduhan dengan ini, semestinya Golkar juga menjaga independensi partai masing-masing," jelas dia.

Baca juga: Piala Kebohongan Ter-HQQ, Ter-Lebay, dan Ter-Halu untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief...

 

"Toh dulu waktu Golkar tersangkut kasus korupsi misalnya, kami tidak menganggap Golkar sebahai biang kegaduhan di koalisi, kami menghormati proses hukum yang berjalan pada waktu itu," imbuhnya.

Sementara itu, politisi PSI Guntur Romli menambahkan, kedua paslon dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir juga tidak merasa keberatan dengan langkah PSI.

Baca juga: Tanggapan PSI soal Demokrat Bakal Laporkan Piala Kebohongan untuk Andi Arief

 

Bahkan, menurut Guntur, tindakan memberi penghargaan tersebut juga bertujuan membantu Jokowi dan Ma'ruf yang sering digempur hoaks.

"Cara-cara itu kan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan kami merasa didukung oleh koalisi untuk tindakan itu," kata Guntur pada kesempatan yang sama.

“Penghargaan" dari PSI

Sebelumnya, PSI memberikan penghargaan kebohongan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain itu, penghargaan kebohongan juga diberikan kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

"Penghargaan ini diberikan karena baru awal 2019 sudah terjadi tsunami kebohongan yang dilakukan oleh mereka bertiga," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Demokrat Buang Kebohongan Award dari PSI ke Tong Sampah

Dalam acara jumpa pers itu, PSI turut menyiapkan tiga buah piala yang ditujukan untuk Prabowo, Sandi, dan Andi. Ada juga tiga buah piagam yang telah dibingkai.

Prabowo mendapat penghargaan kebohongan ter-lebay awal tahun 2019. Penghargaan itu diberikan atas pernyataan Prabowo uang menyebut selang darah RSCM dipakai 40 kali.

Sementara, Sandiaga mendapat penghargaan kebohongan ter-hqq awal tahun 2019. Penghargaan ini atas pernyataan Sandiaga bahwa Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dibangun tanpa utang.

Baca juga: Jubir BPN Prabowo-Sandi Ingin Beri Partai Nol Koma Award untuk PSI

Terakhir, Andi Arief mendapat penghargaan kebohongan ter-halu awal tahun 2019. Ini karena Andi dianggap ikut menyebarkan hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.menilai Kebohongan Award yang diberikan Partai Solidaritas Indonesia, kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief adalah wujud sindiran dari PSI.<br /> <br /> Menurut Hasto, Kebohongan Award tersebut merupakan bentuk kecaman terhadap maraknya hoaks atau berita bohong belakangan ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com