Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Harlah PPP, Ma'ruf Amin Kenang Dirinya Saat Jadi Anggota DPRD DKI

Kompas.com - 06/01/2019, 22:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menghadiri harlah PPP di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Setiba di sana, Ma'ruf langsung disambut Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani beserta sejumlah elite PPP lainnya.

Ma'ruf diagendakan memberikan tausiyah kebangsaan di harlah PPP. Sebelum acara dimulai, Ma'ruf dan Romahurmuziy tampak berbicara empat mata sekitar lima menit di salah satu ruangan.

Baca juga: Komentar Maruf Amin soal Pemberian Pertanyaan Sebelum Debat

Dalam tausiyahnya, Ma'ruf berterima kasih kepada PPP karena telah mendukung pencalonannya sebagai cawapres mendampingi calon presiden Joko Widodo.

"Saya juga terima kasih karena PPP mendukung pencalonan Pak Jokowi sebagai presiden dan saya sebagai cawapres," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga sempat mengenang masa-masa saat menjadi politisi PPP. Kala itu, ia terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP pada tahun 1977.

Baca juga: Tim Kampanye: Jokowi-Maruf Siap Hadapi Debat Pilpres 2019

"Tahun 1977 saya maju dan terpilih menjadi anggota DPRD DKI mewakili PPP. Jadi saya jadi PPP cukup lama, delapan tahun. Oleh karena itu saya juga ikut berbahagia atas harlah PPP," ujarnya. 

Acara harlah PPP juga dihadiri tokoh penting PPP lainnya, seperti sesepuh PPP KH Maimoen Zubair dan Ketua Majelis Pakar PPP yang juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com