Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Usul Debat Langsung Adu Visi Misi Tanpa Pemaparan

Kompas.com - 04/01/2019, 22:43 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengusulkan agar penyampaian visi misi tidak perlu dilakukan di awal setiap debat pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, beralasan, penyampaian visi misi telah dilakukan sebelum debat. Visi misi disampaikan pada sosialisasi yang dijadwalkan pada 9 Januari 2019.

"Kepanjangan, ya sudah, visi misi dikasih di depan (tanggal 9 Januari), yang lima kali debat berikutnya ya debat penuh tidak perlu pakai (pemaparan) visi misi," kata Aria saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Prabowo dan Jokowi Seri soal HAM, Fahri Hamzah Yakin Debat Pertama Akan Seru

Aria menjelaskan, hal itu tak berarti pihaknya menolak diskusi soal visi misi masing-masing pasangan calon pada debat.

Hanya saja, ia menekankan, pemaparan visi misi tidak perlu berkali-kali atau cukup pada agenda sosialisasi.

"Sudah 2 jam visi misi, kebijakan, program, nanti dalam acara debat masih 12 menit visi misi, untuk apa, kan sudah disampaikan di 2 jam," jelas dia.

Ia berpendapat, debat sebaiknya langsung dimulai dengan adu program, visi misi, dan kebijakan antarkedua paslon.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

"Jangan ada lagi di debat, langsung paparan, tarung aja program, enggak ada lagi (pemaparan) visi misi," kata Ario.

"Jangan dianggap kita enggak mau, kita pengennya jangan overlapping," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU berencana menggelar sosialisasi visi-misi capres-cawapres, 9 Januari 2019.

Sosialisasi tersebut dinilai penting dilakukan sebelum penyelenggaraan debat. Sebab, melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami visi dan misi pasangan calon.

Sehingga, saat debat digelar, publik sudah lebih tahu dan punya referensi visi-misi paslon.

Kompas TV KPK masih mempelajari permintaan KPU agar perwakilan KPK menjadi panelis pada debat Capres-Cawapres pertama. Salah satu pertimbangan KPK sebelum memutuskan hadir atau tidak dalam debat pilpres yakni menjaga independensi KPK. Sebelumnya pada 28 Desember 2018, KPU melayangkan surat pada KPK untuk meminta kesediaan menjadi panelis debat Pilpres pertama pada 17 Januari mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com