Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Heran Jokowi Masih Dicela setelah Rebut Saham Mayoritas Freeport

Kompas.com - 22/12/2018, 21:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, heran terhadap pihak-pihak yang masih mengkritik dan mencela keberhasilan pemerintah dalam menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, pihak-pihak tersebut masih belum siap melihat keberhasilan Joko Widodo.

"Ketika itu justru dikritik menunjukan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi sehingga mereka hanya mencela, mencela dan mencela," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Gerindra: Freeport Dibayar Inalum Pakai Global Bond, Artinya Utang dari Asing...

Hasto mengatakan, langkah pemerintah dalam hal ini adalah upaya yang positif. Pemerintah ingin menunjukkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Jika seluruh pihak dapat berpikir positif, maka mereka akan memberikan apresiasi ketimbang melontarkan kritik.

Ia juga mengatakan, langkah Jokowi mengambil saham mayoritas Freeport semata-mata bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.

Baca juga: Pembayar Pajak Terbesar, Freeport Sumbang Penerimaan Negara 17,2 Miliar Dollar AS

"Apakah ada kepentingan politik, ada apa kepentingan politik dengan mengambil (saham mayoritas) Freeport adalah menjaga kedaulatan ekonomi kita, menjaga keadilan di bidang ekonomi sehingga memberikan ruang porsi bagi pemerintah Papua untuk berpartisipasi di situ," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah telah berhasil mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum.

Kabar tersebut ia sampaikan Jumat (21/12/2018) siang.

Jokowi mengatakan, beralihnya saham mayoritas Freeport adalah momen bersejarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com