Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Gelar Pertemuan dengan Parpol Bahas Data Pemilih

Kompas.com - 13/12/2018, 23:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan partai politik peserta Pemilu 2019, Kamis (13/12/2018).

Pertemuan itu untuk membahas persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan (DPT) II yang akan dilakukan Sabtu (15/12/2018).

Selain partai politik, KPU juga mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: KPU Coret 2.101 Nama Pemilih Meninggal Dunia di Sulteng

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, partai politik, Bawaslu, maupun Dukcapil boleh memberikan masukan, catatan, hingga evaluasi kepada KPU mengenai data pemilih pemilu.

"Mereka boleh memberikan masukan,sambil melihat data dan memberikan catatan, mengevaluasi, silakan saja. Pokoknya hal-hal yang belum cocok kita selesaikan malam ini," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Hadir dalam pertemuan yang digelar KPU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kedatangan pihaknya ke KPU bertujuan untuk menanyakan progres pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pemilu.

Baca juga: Perbaikan DPT, Jumlah Pemilih di Depok Menjadi 1.309.338 Orang

Sebab, beberapa waktu lalu, masih ditemukan jutaan data pemilih ganda dan pemilih yang sudah punya e-KTP tetapi belum masuk ke DPT.

"Ini kan pendahuluan dari rapat yang akan dilaksanakan KPU tanggal 16 desember mengambil keputusan DPT tahap ketiga," ujar Muzani.

"Di mana DPT tahap ketiga ini adalah diperkirakan DPT akhir sebelum KPU melakukan pencetakan surat suara," sambung dia.

Baca juga: DPT Diperbaiki, Pemilih di Jombang Menjadi 1.001.817 Orang

 

Pertemuan antara KPU dengan partai politik dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman. Terpantau pula komisioner KPU Viryan Aziz dan Evi Novida Ginting Manik.

Komisioner Bawaslu Mochammad Affifudin juga tampak menghadiri acara tersebut.

Sementara dari pihak partai politik, tampak Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Paryak Berkaya Priyo Budi Santoso, dan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman.

Baca juga: Gerindra DKI Pertanyakan 2.610 Penyandang Masalah Kejiwaan Masuk DPT

Selain itu, hadir Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna, dan beberapa perwakilan partai lainnya.

KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Baca juga: Timses Prabowo-Sandiaga Minta Parpol Koalisi di Daerah Pastikan DPT Valid

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Hingga Kamis (15/11/2018) KPU menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).

Lantaran masih ada KPU provinsi yang masih belum selesai melakukan pemutakhiran, maka dilakukan perpanjangan waktu 30 hari, atau 15 Desember 2018, untuk proses penyempurnaan.

Kompas TV Terkait penemuan ribuan KTP Elektronik yang dibuang di Jakarta Timur Komisi Pemilihan Umum memastikan hal itu tidak akan memengaruhi daftar pemilihan tetap yang akan ditetapkan 15 Desember mendatang. Kepala biro teknis masyarakat KPU Nur Syarifah menyatakan penetapan daftar pemilih tetap pada 15 Desember mendatang sudah final pasalnya data yang didapat KPU dari Kementerian Dalam Negeri sebelum DPT yakni daftar pemilih potensial atau dp4.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com