Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Kompas.com - 11/12/2018, 09:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional di wilayah Kalimantan Selatan ramai-ramai membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka justru mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Awalnya, deklarasi dukungan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Tanah Bumbu, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan.

Deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf dilaksanakan dalam sebuah acara di Batulicin, Tanah Bumbu, Minggu (2/12/2018).

Deklarasi dukungan itu dibacakan Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Sudian Noor, didampingi sekretarisnya Murhansa, Wakil Bendahara Erni, Majelis Pertimbangan Darwis, serta Wakil Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Akhmadi.

Baca juga: Berbeda dengan DPP, DPD PAN Tanah Bumbu Dukung Jokowi-Maruf

Setelah dibacakan, deklarasi diserahkan Sudian Noor kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Kiai Ma'ruf Kabupaten Tanah Bumbu, Saipul Rahman. Acara juga disaksikan langsung oleh Ghimoyo, selaku Ketua TKD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sudian Noor mengatakan, dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf bukan tanpa alasan kuat. Menurut dia, DPD PAN Tanah Bumbu hanya mengikuti aspirasi masyarakat setempat yang telah merasakan pembangunan terus berjalan sesuai dengan janji Presiden Jokowi.

"Tiap tahun pembangunan terus ditingkatkan dan itu terbukti. Saya melihat di Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat lebih banyak condong memilih Jokowi, karena sudah sangat dirasakan dari program beliau membangun dari pinggiran," kata Sudian dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2018).

Tanggapan Sekjen PAN

Saat dimintai tanggapan terkait pengalihan dukungan di Tanah Bumbu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PAN Eddy Soeparno memastikan partainya akan memberi sanksi bagi pengurus kader yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, sikap itu jelas bertentangan dengan DPP PAN yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf, Pengurus PAN Tanah Bumbu Terancam Dipecat

"DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PAN Kalimantan Selatan yang akan evaluasi dan memberikan sanksi organisasi," kata Eddy kepada Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Menurut Eddy, DPW Kalsel akan segera memanggil para kader yang membelot untuk meminta klarifikasi dari mereka. Namun, Eddy belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada para kader yang membelot itu.

DPW Kalsel ikut dukung Jokowi

Bukannya memberikan sanksi, DPW Kalsel belakangan justru ikut-ikutan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018).

Surat deklarasi dukungan juga sudah diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Selatan.

Baca juga: DPW PAN Kalsel Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf

"Benar. Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Muhidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu malam.

Menurut Muhidin, ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com