Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Kompas.com - 11/12/2018, 09:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

Kompas TV Aksi Reuni 212 rencananya akan di gelar pada hari Minggu (2/12/2018) di Kawasan Monas, Jakarta. Panitia penyelenggara mengatakan acara ini bebas dari kepentingan politik tertentu namun sebagian politisi lain menduga ada unsur politis dalam penyelenggaraan acara Reuni 212. Dialog Kompas Petang mengupasnya bersama Wasekjen Partai Kebangikitan Bangsa, Hasanuddin Wahid dan fungsionaris Partai Amanat Nasional, Ma'mun Murod.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ujar Muhidin.

Baca juga: Alasan Utama DPW PAN Kalsel Alihkan Dukungan ke Jokowi-Maruf

Muhidin berharap, seluruh kader PAN dan masyarakat pendukung di Kalimantan Selatan akan turut mendukung kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku sudah menginstruksikan seluruh kader PAN di provinsi itu untuk mendukung pasangan petahana.

"Saya berharap kepada seluruh kader untuk ikut. Jadi saya ke Jokowi, yang lain juga ikut," kata dia.

Sikap DPP PAN

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku sedang mencari informasi apakah deklarasi yang dilakukan Ketua DPW Kalsel itu atas persetujuan seluruh pengurus daerah atau hanya dari satu pihak saja.

"Saya sedang meminta informasi terkini dan akurat dari pengurus DPW lainnya. Jelas deklarasi ini bertentangan dengan keputusan politik DPP PAN dalam pilpres 2019," kata Eddy Senin (10/12/2018).

Baca juga: DPP PAN Akan Berikan Sanksi Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi-Maruf

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Ketua DPW Kalsel, Eddy enggan berandai-andai.

"Saya pastikan dulu bahwa fakta-fakta riil sudah kami peroleh. Saat ini jawaban saya hanya asumtif," kata dia.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais memastikan akan ada sanksi pemberhentian kepada Muhidin selaku Ketua DPW Kalsel. Menurut dia, DPP PAN akan segera menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Muhidin.

"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com