Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses: Ferdinand Nyinyir, Jokowi Berlalu...

Kompas.com - 28/11/2018, 14:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan pernyataan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen.

"Pak Jokowi dan kami di TKN tidak memedulikan pendapat orang nyinyir seperti Ferdinand. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Ferdinand nyinyir Pak Jokowi berlalu," ujar Antoni kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018) siang.

Ferdinand sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi memperalat lembaga negara agar sebuah proyek infrastruktur rampung lebih cepat dari jadwal yang telah dikalkulasi.

Hal ini dinilai hanya demi mengeruk keuntungan politik pribadi.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Pernyataan Ferdinand merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum dan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Pada dua acara itu, Presiden Jokowi mengaku, meminta agar proyek jalan tol Lampung-Palembang dapat dioperasikan April 2019.

Sebab, ia mendapatkan laporan bahwa proyek itu dapat dioperasikan bulan Juni 2019.

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," kata Jokowi.

Baca juga: Istana: Apa Dasarnya Ferdinand Menuduh Jokowi Memperalat Lembaga Negara?

Presiden Jokowi kemudian meluruskan apa maksud dari pernyataan "biar ada manfaatnya."

"Maksudnya manfaat buat Lebaran ya Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik Lebaran pakai mobil. Bukan untuk Pemilu. Pasti mikirnya Pemilu ini," ujar Jokowi.

Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan, "tapi ya itu (Pemilu) juga."

Antoni melanjutkan, permintaan Jokowi sebagai kepala negara itu adalah hal yang wajar.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

"Pertama, permintaan Pak Jokowi itu amanah konstitusional yang harus dilakukan, bahwa dia harus bekerja maksimal 5 tahun, menyelesaikan PR, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini memiliki kendala," ujar Antoni.

Ia menambahkan, dengan semakin cepatnya proyek infrastruktur rampung, masyarakat akan semakin cepat pula menuai kemudahannya.

"Apalagi banyak infrastruktur yang mangkrak selama 10 tahun, kemudian oleh Pak Jokowi digeber secara serius agar masyarakat benar-benar merasakan infrastruktur yang baik, yang nyaman dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Antoni.

Hal yang paling penting adalah percepatan itu tidak sampai mengabaikan tata kelola sebuah proyek infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com