Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agus Hermanto meminta pembangunan infrastruktur yang hendak dikejar Presiden Joko Widodo tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019.

"Yang terbaik adalah pembangunan dari pemerintah tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan politik yang ada," kata Agus ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Kendati demikian, ia menyetujui bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan meskipun terjadi di tahun politik.

"Semuanya bisa berjalan secara sinergi dan seharusnya tidak ada yang mempengaruhi," ucapnya kemudian.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mengebut pembangunan infrastruktur sebagai salah satu untuk kepentingan Pemilu 2019.

Salah satu proyek infrastruktur yang dikejar penyelesaiannya adalah jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheuni-Palembang.

Presiden Jokowi menjelaskan, awalnya ia mendapatkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa jalan tol itu rencananya akan diselesaikan Juni 2019.

Mendengar informasi itu, Presiden kemudian mengajukan penawaran.

"Saya tawar, bisa ya mbok April (2019) saja," kata Jokowi kala memberikan pidato di acara CEO Forum di JCC Senayan, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Integrasikan Kawasan Industri dan Wisata dengan Tol Jakarta-Surabaya

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," ujarnya kemudian.

Agar tak salah tafsir, dalam kesempatan itu Jokowi meluruskan apa maksud dari manfaat yang ia katakan tersebut.

"Maksudnya manfaat buat Lebaran (Juni 2019). Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik lebaran pakai mobil. Bukan untuk pemilu. Pasti mikirnya pemilu ini," papar Jokowi disambut tawa para undangan.

Lalu, Jokowi menambahkan "Tapi ya itu (pemilu) juga."