“Bangsa Kita Butuh Pendidikan Politik dari para Calon Presiden”

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye calon presiden sudah dua bulan lebih. Namun, menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), belum ada pertukaran ide dan gagasan yang disampaikan dari para kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta timnya.

Justru yang terjadi adalah tindakan saling serang, saling melemahkan, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), dan saling lapor ke polisi.

Syamsuddin menyayangkan bila masa kampanye malah dipenuhi hoaks, pernyataan kontroversial dari kandidat dan elite politik, dan hal lain yang tidak mendidik.

Menurut Syamsuddin, saat ini masyarakat membutuhkan semacam pendidikan politik dari para calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Bangsa ini butuh pendidikan politik oleh calon-calon presiden dan elite politiknya, supaya apa? supaya bangsa ini ke depan menjadi lebih dewasa lagi. Demokrasi kita lebih maju dan pemerintah lebih bertanggung jawab,” tutur Syamsuddin di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2018).

Syamsuddin menuturkan, semestinya para kandidat calon presiden dan wakil presiden atau partai politik tidak untuk saling menunggu kapan mengemukakan visi, misi, dan program kerjanya.

“Mestinya di awal apa yang hendak dibenahi atau dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan Nawacita. Kemudian apa gagasan Pak Prabowo mengenai swasembada pangan segala macamnya, kan tidak cukup dengan jargon,” tutur Syamsuddin.

Syamsuddin menuturkan, saat ini dibutuhkan kebijakan konkret dan langsung dirasakan dampaknya oleh rakyat.

Baca juga: Elite Disebut Bertanggung Jawab Beri Pendidikan Politik ke Publik

Menurut Syamsuddin, bila terlalu banyak diisi dengan sindiran tak bermutu antar kandidat mengakibatkan demokrasi kurang berkualitas.

Sementara, Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengakui bila partai politik kurang mendorong elit-elitnya untuk “bertarung” dalam bentuk gagasan, program di Pemilu 2019.

“Memang demokrasi kita langsung, tapi di sini popularitas lebih menjadi faktor daripada kualitas. Jadi harusnya memang disini tanggungjawab parpol dan saya dari parpol itu saya akui kita harus meningkatkan kualitas sehingga debat menjadi secara subtansial,” ujar Anggota DPR Komisi VII tersebut.