Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diserang Isu PKI Lagi, Waketum PAN Ajak Warga Tinggalkan Hoaks

Kompas.com - 24/11/2018, 15:21 WIB
Reza Jurnaliston,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo ingin menabok pihak yang menudingnya anggota Partai Komunis Indonesia merupakan bentuk ekspresi.

Menurut Bara, saat ini kualitas perdebatan politik masih sangat rendah dan diisi dengan hal remeh temeh.

“Saya pikir ini (pernyataan “tabok” Jokowi) menjadi masukan bagi kita semua untuk meningkatkan perdebatan dari kompetisi menjelang Pilpres 2019,” kata Bara di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Mendagri: Selayaknya Aparat Usut Penyebar Hoaks Jokowi Anggota PKI

Bara meminta, semua kontestan Pilpres 2019 untuk berefleksi atas pernyataan “tabok” Presiden Joko Widodo itu.

“Kedua belah pihak harus bisa merefleksikan pernyataan dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan perdebatan jelang Pilpres, karena memang kabar hoaks sudah mulai mendominasi kehidupan politik kita,” ujar Bara.

Menurut Bara, pernyataan Presiden Jokowi itu adalah bentuk strategi ofensif. Dalam dunia politik, kata Bara, strategi ofensif atau menyerang tersebut adalah hal yang wajar.

Baca juga: Jokowi Ingin Tabok Pihak yang Menudingnya PKI

“Ya itu bagian dari strategi, kadang harus attack (menyerang), kadang harus defence (bertahan), wajar saja dalam politik. Kalau di luar negeri, hal seperti itu kurang ofensif kalau menurut saya” tutur anggota DPR Komisi VII itu.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan kegeraman tentang masih ada pihak yang menyebarkan isu bahwa dirinya adalah anggota PKI.

Kegeraman itu kali ini diungkapkan Presiden Jokowi saat pidato dalam acara pembagian sertifikat lahan kepada 1.300 warga di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang dihelat di Tenis Indoor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Penjelasan soal Foto Kampanye PKI DN Aidit yang Terdapat Pria Mirip Jokowi

Menurut Jokowi, isu itu tidak masuk logika. Sebab PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1965/1966.

Sementara, Jokowi lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia 4 tahun.

"Mana ada anggota PKI balita," kata Jokowi yang disambut tawa peserta acara.

Baca juga: Curhat Jokowi kepada Para Ulama soal Tudingan PKI...

Tak hanya sebatas isu, tersebar pula foto Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato di depan podium dan ada sosok yang disebut sebagai Jokowi. Jokowi mengatakan, foto itu adalah dokumen dari sejarah yang diambil tahun 1955 di mana ia belum lahir.

"Saya belum lahir tapi sudah ada di situ. Gimana kita ini enggak... Mau saya tabok tapi orangnya di mana" ujar Jokowi yang kembali disambut riuh peserta acara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com