JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai bahwa sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya terkait pilihan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 merupakan bagian dari strategi untuk merebut ruang kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Jerry, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil posisi aman untuk mempersiapkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon pemimpin.
"Ini (sikap Demokrat) sebagai model safety atau dengan kata lain agar nanti mereka aman. Pasalnya, putra SBY, Agus, dipersiapkan jadi the next Jokowi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).
Jelang Pilpres 2019, nama AHY kerap disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.
Baca juga: Setelah Demokrat Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan di Pilpres 2019...
Bahkan, beberapa baliho yang memajang figur Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu terpasang di beberapa titik di Jakarta
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, baliho tersebut digunakan untuk mem-branding figur AHY sebagai calon pemimpin.
Jerry memprediksi sikap Partai Demokrat akan berbeda jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng AHY sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Ia berpendapat Demokrat akan mengerahkan kekuatan seluruh mesin partainya untuk kontestasi di Pilpres 2019.
Baca juga: Benarkah Demokrat Setengah Hati Mendukung Prabowo-Sandiaga?
"Berbeda jika Agus yang jadi pendamping Prabowo, bukan Sandi, pasti Demokrat akan ngotot," kata Jerry.
Di sisi lain, Jerrry melihat sikap Demokrat sebagai suatu hal yang realistis untuk mengamankan posisinya di parlemen.
Seperti diketahui, seluruh partai harus berusaha untuk melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Untuk melewati ambang batas parlemen dan mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif 2019 mendatang.
"Memang ini strategi lumayan ampuh agar mereka tak terlempar di persaingan parliamentary threshold yakni sebesar 4 persen," ucapnya.