Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jokowi-JK, Ini Kerja Nyata Menteri Perempuan di Kabinet Kerja

Kompas.com - 21/10/2018, 12:39 WIB
Devina Halim,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibantu oleh 34 orang menteri, di mana saat ini delapan di antaranya merupakan menteri perempuan.

Jumlah menteri perempuan di pemerintahan Jokowi-JK menjadi yang terbanyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Bahkan, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari DPR atas keterwakilan perempuan sebesar 23,5 persen pada kabinetnya.

Menjajaki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, menteri-menteri perempuan tersebut telah menunjukkan kinerjanya selama berada di kabinet.

Berikut beberapa kerja nyata dari para menteri perempuan yang tidak boleh dipandang sebelah mata:

1. Getolnya Menkeu Sri Mulyani Laksanakan Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Sri Mulyani Indrawati atau yang biasa dipanggil Ani, menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2016.

Salah satu tugas pertamanya dari Presiden Jokowi adalah melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Program ini berjalan selama sembilan bulan dan berakhir pada 31 Maret 2017. Hasilnya, negara memperoleh Rp 4.855 triliun dari pelaporan harta para wajib pajak.

Dari jumlah tersebut, deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun, sebanyak Rp 1.031 triliun merupakan deklarasi di luar negeri, dan sisanya harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi).

Baca juga: Sri Mulyani Kembali Raih Penghargaan Menkeu Terbaik, Ini Alasannya

Keberhasilan itu tak lepas dari kegetolan Ani yang terus memantau jalannya kegiatan ini, misalnya dengan meninjau langsung pelayanan di kantor pajak.

Ani juga sempat merevisi aturan demi mempermudah para wajib pajak mengikuti tax amnesty. Bahkan, ia diketahui melobi para konglomerat untuk mengikuti kegiatan ini.


2. Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 488 Kapal Pencuri Ikan per Agustus 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat.

Berbicara tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa lepas dari kebijakannya menindak tegas pelaku illegal fishing dengan cara ditenggelamkan.

Sejak awal ia menjabat hingga Agustus 2018, Susi telah menenggelamkan 488 kapal-kapal pencuri ikan.

Kapal-kapal yang ditenggelamkan berasal dari berbagai negara, yaitu Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan Tanpa Negara 1 kapal.

Selain itu, pada 27 Juli 2018, Susi mengatakan sebanyak 10.000 kapal pencuri ikan telah keluar dari laut Indonesia.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Menurutnya, tindakan tegas untuk menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing membuat para pencuri ikan jera.

Kebijakan tersebut berdampak positif pada stok ikan nasional yang meningkat. Susi menuturkan, stok ikan nasional berada di angka 12,5 juta ton pada 2017, di mana sebelumnya berjumlah 6,5 juta ton.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com