4 Tahun Jokowi-JK, Ini Kerja Nyata Menteri Perempuan di Kabinet Kerja

Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi problematika menahun bagi Indonesia. Presiden Jokowi mengambil kebijakan tegas dengan memecat kapolda, kapolres, serta pangdam, dan danrem di masing-masing daerah yang tidak menangani karhutla dengan maksimal.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun berkomitmen untuk terus menekan jumlah titik api.

Sebagai upaya pencegahan, peralatan seperti helikopter disiagakan agar titik api sekecil apapun dapat langsung dipadamkan sehingga kebakaran tidak meluas.

Baca juga: Kebakaran Hutan di Sembilan Daerah, Ini Langkah Menteri Siti Nurbaya

Luas area kebakaran di tahun 2018 menurun sebanyak 92,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2018, jumlah titik panas juga menurun sebesar 81,5 persen dari tahun 2015.

Patroli pun terus digiatkan untuk memantau titik api. Pada 2017, hanya terdapat 450 desa yang memiliki patroli terpadu. Kemudian, pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 1.255 desa.

6. Menteri PPPA Yohanna Yembise Aktif Cegah Perdagangan Orang Lewat Gugus Tugas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dipimpin oleh Yohana Yembise memiliki program unggulan bernama Three Ends.

Program tersebut terdiri dari End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).

Untuk itu, Menteri Yohana pun menggalakkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). KPPPA merupakan pelaksana harian Gugus Tugas tersebut.

Baca juga: Menteri Yohana Imbau Masyarakat Tak Adopsi Anak-anak Palu

Menurut data yang dirangkum Kantor Staf Presiden, KPPPA telah membentuk Gugus Tugas di 32 Provinsi dan 192 kabupaten/kota.

Selain itu, hingga April 2018, sebanyak 263 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah tersedia.

7. Diplomasi Menlu Retno Soal Palestina

ANTARA FOTO/Suwandy Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki (kiri) menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pertemuan Konsultasi Bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Konsultasi bilateral tersebut sebagai wadah menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret dan bantuan nyata bagi Palestina.

Persoalan Rohingya di Myanmar bukan menjadi satu-satunya kasus yang giat didiplomasikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada negara lain.

Ketika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dari Tel Aviv, Retno juga aktif melakukan diplomasi kepada negara-negara lain.

Ia telah berkomitmen untuk mendampingi Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Pada bulan Desember 2017, ia bertolak menuju Eropa. Kunjungannya menuju Amman di Yordania, Istanbul di Turki, hingga Brussel di Belgia bertujuan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina.

Baca juga: Menlu Retno: Masalah Palestina Bukan Persoalan Agama

Hal itu kembali dilakukannya ketika Australia juga mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel baru-baru ini.

Retno pun langsung memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan untuk membicarakan hal tersebut.