Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Separuh ASN di Wilayah Terdampak Bencana di Sulteng Disebut Sudah Kembali Bekerja

Kompas.com - 08/10/2018, 18:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah terdampak gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, telah kembali bekerja pada Senin (8/10/2018).

Namun demikian, baru 50 persen ASN yang sudah masuk kantor.

Hal itu dikarenakan sebagian ASN lainnya ada yang menjadi korban meninggal ataupun luka berat dari bencana gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Sulteng, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Barak Pengungsi Segera Dibangun di Palu, Sigi dan Donggala

"ASN sudah bekerja, tapi apakah mereka bekerja secara penuh? Tidak, sebab ASN juga ada yang terdampak, meninggal dunia, hilang," kata Ketua Sub Satgas Pendampingan Pusat Bencana Gempa Sulteng/Deputi Pertahanan Negara Laksmana Madya A Jamaluddin di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin.

ASN yang bekerja, diprioritaskan untuk melayani masyarakat, seperti melakukan pelayanan data kependudukan.

"Sekarang yang diutamakan melayani, misalnya pendataan penduduk. Semua failitas data kependudukan kan hilang," ujar Jamaludin.

Bekerjanya kembali ASN pascabencana juga dijadikan upaya untuk membangkitkan roda kehidupan di wilayah terdampak gempa dan tsunami.

Selain ASN, pelajar juga sudah mulai kembali ke sekolah pada hari ini. Sejumlah toko, pusat perbelanjaan, dan warung pun, sudah banyak yang buka.

Baca juga: Barak Pengungsi Segera Dibangun di Palu, Sigi dan Donggala

Hal itu, menurut Jamaludin, akan mempercepat pemulihan kondisi ekonomi di wilayah terdampak gempa.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 1.948 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat sebanyak 835 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula 74.444 warga mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Lalu, sebanyak 7 fasilitas kesehatan rusak berat, terdiri dari 1 rumah sakit dan 6 puskesmas.

Kompas TV Pangdam IV Diponegoro siap mengirimkan personelnya kalau dibutuhkan untuk membantu bencana di Palu dan Donggala.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com