Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Ingatkan Zumi Zola Akan Ada OTT di Jambi, Ini Penjelasan KPK

Kompas.com - 20/09/2018, 19:21 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada kejanggalan dalam kesaksian Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Cornelis bersaksi untuk terdakwa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Dalam kesaksiannya, Cornelis menyebutkan, Zumi diingatkan bahwa bidang penindakan KPK akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika terjadi lagi suap-menyuap antara eksekutif dan legislatif.

Setelah itu, kata Cornelis, Zumi menghubungi dirinya dan menyampaikan peringatan yang disampaikan pegawai KPK.

"Tadi saya sudah cek ke unit Koorsupgah, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan, secara resmi masuk ke Jambi itu sekitar akhir 2017 ya, seingat saya November 2017 melalui rapat kerja. Rapat kerja dengan pimpinan daerah di sana," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Zumi Zola Sudah Diingatkan KPK Bakal Ada OTT di Jambi

Menurut Febri, jika ada pimpinan atau petugas KPK yang datang di daerah, mereka akan memperingatkan agar eksekutif dan legislatif tak mengulangi atau melakukan praktik korupsi.

Jika KPK menemukan dugaan korupsi, mereka tak segan melakukan OTT seperti yang pernah terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya.

"Jadi konteksnya adalah peringatan dalam upaya pencegahan agar tidak melakukan korupsi," kata Febri.

Kejanggalan lainnya, kata Febri, keterangan waktu yang disampaikan Cornelis.

Ia mengatakan, Cornelis menyebutkan bahwa peringatan itu disampaikan pada Oktober 2016. Padahal, penyelidikan atas kasus ini baru dimulai sekitar akhir Agustus 2017.

"Jadi hampir 1 tahun rentangnya. Dan tangkap tangannya sekitar bulan November 2017. Jadi tidak akan mungkin ada informasi tentang tangkap tangan pada tahun 2016 itu karena penyelidikannya baru dimulai di Agustus 2017," papar Febri.

Baca juga: Desak Zumi Zola Mundur, Mahasiswa Demo dan Sandera Mobil Dinas Pejabat

"Dan tidak mungkin pihak di pencegahan kemudian sudah mengetahui tentang OTT sementara penyelidikan baru dimulai satu tahun ke depan," lanjut dia.

Diingatkan soal OTT

Sebelumnya dalam kesaksiannya, Cornelis mengaku dirinya dan Zumi kaget terkait peringatan itu

"Oktober 2016 Pak Gubernur telepon, 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota KPK yang mampir kemarin'. Pak Gubernur sampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD Provinsi, Pak Gubernur kaget, saya juga kaget," kata dia.

Menurut Cornelis, saat itu Zumi menyampaikan kepadanya bahwa Zumi khawatir OTT benar-benar terjadi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com