Disebut Ingatkan Zumi Zola Akan Ada OTT di Jambi, Ini Penjelasan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada kejanggalan dalam kesaksian Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Cornelis bersaksi untuk terdakwa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Dalam kesaksiannya, Cornelis menyebutkan, Zumi diingatkan bahwa bidang penindakan KPK akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika terjadi lagi suap-menyuap antara eksekutif dan legislatif.

Setelah itu, kata Cornelis, Zumi menghubungi dirinya dan menyampaikan peringatan yang disampaikan pegawai KPK.

"Tadi saya sudah cek ke unit Koorsupgah, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan, secara resmi masuk ke Jambi itu sekitar akhir 2017 ya, seingat saya November 2017 melalui rapat kerja. Rapat kerja dengan pimpinan daerah di sana," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Zumi Zola Sudah Diingatkan KPK Bakal Ada OTT di Jambi

Menurut Febri, jika ada pimpinan atau petugas KPK yang datang di daerah, mereka akan memperingatkan agar eksekutif dan legislatif tak mengulangi atau melakukan praktik korupsi.

Jika KPK menemukan dugaan korupsi, mereka tak segan melakukan OTT seperti yang pernah terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya.

"Jadi konteksnya adalah peringatan dalam upaya pencegahan agar tidak melakukan korupsi," kata Febri.

Kejanggalan lainnya, kata Febri, keterangan waktu yang disampaikan Cornelis.

Ia mengatakan, Cornelis menyebutkan bahwa peringatan itu disampaikan pada Oktober 2016. Padahal, penyelidikan atas kasus ini baru dimulai sekitar akhir Agustus 2017.

"Jadi hampir 1 tahun rentangnya. Dan tangkap tangannya sekitar bulan November 2017. Jadi tidak akan mungkin ada informasi tentang tangkap tangan pada tahun 2016 itu karena penyelidikannya baru dimulai di Agustus 2017," papar Febri.

Baca juga: Desak Zumi Zola Mundur, Mahasiswa Demo dan Sandera Mobil Dinas Pejabat

"Dan tidak mungkin pihak di pencegahan kemudian sudah mengetahui tentang OTT sementara penyelidikan baru dimulai satu tahun ke depan," lanjut dia.

Diingatkan soal OTT

Sebelumnya dalam kesaksiannya, Cornelis mengaku dirinya dan Zumi kaget terkait peringatan itu

"Oktober 2016 Pak Gubernur telepon, 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota KPK yang mampir kemarin'. Pak Gubernur sampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD Provinsi, Pak Gubernur kaget, saya juga kaget," kata dia.

Menurut Cornelis, saat itu Zumi menyampaikan kepadanya bahwa Zumi khawatir OTT benar-benar terjadi.

Saat itu, menurut Cornelis, dia dan Zumi sudah sepakat tidak akan menuruti permintaan anggota DPRD mengenai uang suap, atau "ketok palu".

Baca juga: Pengakuan Zumi Zola, Mulai dari Biaya Umroh hingga Uang Ketok Palu

Tak lama setelah itu, menurut Cornelis, dia dipanggil oleh seluruh ketua fraksi di DPRD. Pada intinya, seluruh fraksi beramai-ramai meminta uang ketok palu untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Saya sampaikan pada saat itu bahwa saya sudah ditelepon Pak Gubernur, saya komit tidak berani dan Pak Gubernur sampaikan ke saya dia tidak akan mau," kata Cornelis.

Namun, menurut Cornelis, anggota DPRD tetap memaksa bahwa dalam semua persetujuan pembahasan APBD, pihak eksekutif harus memberikan uang atau uang ketok palu kepada anggota DPRD.

Bahkan, menurut Cornelis, ada fraksi yang mengancam akan walk out dalam pembahasan, jika eksekutif tidak memberikan uang.

Pada akhirnya, uang ketok palu tetap diberikan. Pada November 2017, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jambi.