Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ini Momentum untuk Membangun Industri Kecil Kita..."

Kompas.com - 08/09/2018, 19:23 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Melemahnya nilai tukar rupiah dinilai bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Mantan Menteri Perdagangan yang juga pengusaha, Rachmat Gobel, mengatakan, pemerintah sebaiknya memanfaatkan lemahnya nilai tukar rupiah dengan mendorong ekspor hasil produksi UKM, seperti produk kerajinan tangan dan tekstil..

"Justru sekarang bagaimana dengan rupiah yang melemah ini dimanfaatkan untuk menaikkan ekspor. Panggil asosiasi-asosiasi yang memang ada orientasinya ekspor, dibantu mereka supaya ekspornya ada. Misalnya industri handycraft, tekstil maupun industri lainnya," ujar Rachmat saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).

Baca juga: Meski Rupiah Melemah, Indonesia Dinilai Masih Jauh dari Krisis

Menurut Rachmat, kebijakan pemerintah untuk menahan impor tidak cukup mengatasi lemahnya nilai tukar rupiah.

Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan ekspor industri dalam negeri terutana di level kecil dan menengah.

Dengan langkah ini, pemerintah dapat menahan pelemahan nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan produksi industri dalam negeri melalui pemberian insentif.

"Jadi ada manfaat lainnya yang kita dapat. Kalau tidak, ya kita cuma dapat satu, mengurangi penggunaan mata uang asingnya saja. Justru itu bagaimana mendorong industri dalam negeri, berikan mereka insentif atau dukungan supaya industrinya tumbuh," kata Rachmat.

"Ini sebetulnya momentum, momentum untuk kita membangun kembali industri kecil kita," lanjut dia.

Baca juga: Antisipasi Rupiah Melemah, Ini Strategi Citilink

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum KADIN Suryani SF Motik berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor UKM.

Ia menilai, saat ini penerintah belum memiliki perencanaan jangka panjang terkait pengembangan sektor UKM.

Menurut dia, pengembangan sektor UKM dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi dalam negeri yang tengah terjadi.

"Kita mesti sadar mayoritas rakyat kita masih banyak yang UKM, itu juga mesti difasilitasi, jadi bagaimana ini mulai dari kebutuhan dalam negerinya bisa dipenuhi," kata Suryani.

Kompas TV Masyakarat Indonesia diajak untuk cinta rupiah dengan tidak membuat mata uang garuda jadi lusuh atau rusak.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com