KPU Berpegang pada Putusan MA untuk Tetapkan DCT Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menantikan putusan MA terhadap Peraturan KPU (PKPU).

Putusan MA tersebut akan digunakan oleh ketiga lembaga penyelenggara pemilu untuk menentukan nasib caleg mantan napi korupsi.

Jika nantinya putusan MA keluar setelah KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), maka, KPU tetap akan berpedoman pada hasil putusan MA.

Artinya, KPU akan mencoret nama caleg mantan napi korupsi jika hasil uji materi MA memutuskan PKPU harus digunakan dalam penyelesaian polemik bacaleg mantan napi korupsi.

Baca juga: KPU, Bawaslu, dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU

Sebaliknya, KPU akan menetapkan mantan napi korupsi sebagai caleg jika hasil uji materi MA memutuskan PKPU tidak digunakan dalam menyelesaikan polemik tersebut.

"Nanti kalau sudah (penetapan) DCT gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau ada putusan MA, apapun keputusannya, apapun isinya, jalankan" kata Arief usai melakukan pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP, di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018) malam.

Di samping itu, jika putusan MA tak kunjung keluar sampai pada penetapan DCT, KPU akan tetap berpegang pada PKPU dalam mengakhiri polemik bacaleg mantan napi korupsi.

"Selama PKPU belum diubah, maka proses pencalonan ini mau berpedoman pada apa kalau bukan pada PKPU. Karena KPU lah yang diberi kewenangan untuk mengatur tahapan detailnya, waktunya, jenisnya, caranya," tutur Arief. 

Baca juga: MA Anggap Dorongan Percepat Putusan Uji Materi PKPU Salah Alamat

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusan jika bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nantinya.