Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Menyesalkan Persekusi terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 30/08/2018, 05:30 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat, gerakan #2019GantiPresiden di berbagai wilayah sah menurut konstitusi.

Asalkan, kata Din, gerakan tersebut tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa.

"Itu penting kalau ada kelompok masyarakat yang mengemukakan aspirasinya untuk mendukung paslon capres dan cawapres tentu baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut saya, itu sah adanya sesuai dengan konstitusi khususnya Pasal 28 (UUD 1945) kebebasan berserikat, berkelompok, termasuk juga menyatakan pendapat,” ujar Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: #2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Oleh karena itu, kata Din, tindakan tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Ia menyayangkan aksi penghadangan dan pembatalan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa wilayah itu.

Gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Batam, dan Pekanbaru mendapat penolakan dari massa.

Salah satu alasannya, saat ini belum masuk masa kampanye Pilpres 2019.

"Saya termasuk yang menyesalkan apalah istilahnya persekusi, penghalangan, atau penghadangan kepada satu kelompok yang ingin menyuarakan pendapatnya dan alhamdulillah Bawaslu telah memutuskan itu tidak termasuk kampanye hitam dan tidak termasuk melanggar ketentuan," tutur Din.

Baca juga: Istana Bantah Perintahkan Bubarkan Massa Gerakan #2019gantipresiden

Sementara itu, Din berharap Polri dan pemerintah bisa bersikap netral dan tidak terjun dalam politik praktis.

"Jelas (netral). Aparat negara, siapa pun pemerintah, harus juga netral. Saya sampai saat ini belum mundur pada waktunya mundur tetap sebagai utusan khusus presiden harus netral, suara saya kan netral," kata Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-agama dan Peradaban tersebut.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto sebelumnya menyampaikan bahwa kepulangan tokoh penggerak #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dari Pekan Baru, Riau, murni karena alasan keamanan.

Kepolisian mempertimbangkan keamanan setelah adanya kubu pro dan kontra.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan, pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno Warisman hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

“Kebetulan Mbak Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas,” kata Wawan.

Wawan mengatakan, imbauan agar Neno Warisman untuk kembali ke Jakarta adalah jalan terbaik untuk menghindari terjadi bentrokan dan jatuhnya korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com