JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam upacara Peringatan HUT RI ke 73, di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (17/8/2018).
Rachmawati menyoroti kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pihak asing, terutama di bidang ekonomi. Bahkan, ia menilai pemerintah saat ini berpaham neoliberalisme atau paham yang fokus pada konsep pasar bebas.
"Peringatan HUT RI saat ini bertepatan dengan tahun politik, di mana akan dilaksanakan suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden," ujar Rachmawati.
Baca juga: Di Rapat Paripurna DPR, Jokowi Pamer Prestasi Ekonomi
"Untuk itu saya ingatkan, saya tegaskan, kepada seluruh rakyat Indonesia jangan salah memilih pemimpin," ucapnya.
Rachmawati pun menyinggung soal utang negara yang disebut mencapai Rp 8.000 triliun, terdiri dari hutang pemerintah dan hutang BUMN.
Ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 14.600 per Dollar AS. Kemudian Rachmawati mengkritik pertumbuham ekonomi yang ia anggap stagnan di angka 5 persen.
"Kemudian jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Banyak BUMN yanh rugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur," kata Rachmawati.
Baca juga: Sri Mulyani: Tahun Depan Berat, Banyak Utang di Masa Lalu Jatuh Tempo
Selain itu, putri dari Presiden Soekarno itu juga menyebut upaya penegakan hukum saat ini yang cenderung tebang pilih, penjualan aset negara dan masuknya tenaga kerja asing.
Seperti diketahui belum lama ini isu masuknya jutaan tenaga kerja asing asal China menjadi polemik yang menyerang pemerintah.
"Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini yang utama adalah bagaimana membangun nation and character building," tutur Rachmawati.