Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati Soekarnoputri: Dari Dulu Saya Memang Tukang Kritik

Kompas.com - 20/04/2018, 16:23 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi pembicara kunci di diskusi bertajuk "2019 Presiden Harapan Rakyat", di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

"Sekarang sudah mulai macam-macam upaya yang canggih, yang menurut saya ini membodohi rakyat, dari dulu saya memang tukang kritik. Kalau tidak benar ya saya kritik," ujar Rachmawati.

(Baca juga: Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru)

 

"Misalnya bagi-bagi sepeda, sekarang naik motor, bagi-bagi sertifikat tanah, lempar-lempar sembako. Hati saya teriris, dianggap apa rakyat ini, dilempar-lempar begitu," ucapnya.

Menurut Rachmawati, mayoritas masyarakat menginginkan figur presiden baru. Figur presiden baru tersebut, kata dia, harus memiliki kriteria seperti Presiden pertama RI Soekarno.

Sebab menurutnya, segala kebijakan Soekarno saat itu selalu berpihak kepada rakyat dan selalu mendengar amanah penderitaan rakyat.

Oleh sebab itu, ia berharap pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan muncul figur pemimpin yang memiliki kriteria seperti Soekarno.

"Kriteria yang harus kita perhatikan, pertama tentu saya berkaca pada Presiden Soekarno, sebagai penyambung lidah rakyat," kata Rachmawati.

(Baca juga: Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

"Apakah benar pemikirannya itu dekat dengan rakyat, apakah benar kebijakannya itu dekat dan pro kepada rakyat. Sebab kalau tanpa itu berarti kita kecolongan lagi. Itu yang benar bukan bagi-bagi sembako dari hasil impor. Ini saya kritis keras. Jangan sampai nanti kita keliru lagi di 2019," tuturnya.

Dalam diskusi tersebut hadir mantan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhi, Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden Habibie, Letjen (Purn) Syarwan Hamid dan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akan segera bertemu Partai Gerindra membahas koalisi jelang Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com