Salin Artikel

Saat Pidato HUT RI, Rachmawati Kritik Kebijakan Pemerintah Jokowi

Rachmawati menyoroti kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pihak asing, terutama di bidang ekonomi. Bahkan, ia menilai pemerintah saat ini berpaham neoliberalisme atau paham yang fokus pada konsep pasar bebas.

"Peringatan HUT RI saat ini bertepatan dengan tahun politik, di mana akan dilaksanakan suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden," ujar Rachmawati.

"Untuk itu saya ingatkan, saya tegaskan, kepada seluruh rakyat Indonesia jangan salah memilih pemimpin," ucapnya.

Rachmawati pun menyinggung soal utang negara yang disebut mencapai Rp 8.000 triliun, terdiri dari hutang pemerintah dan hutang BUMN.

Ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 14.600 per Dollar AS. Kemudian Rachmawati mengkritik pertumbuham ekonomi yang ia anggap stagnan di angka 5 persen.

"Kemudian jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Banyak BUMN yanh rugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur," kata Rachmawati.

Selain itu, putri dari Presiden Soekarno itu juga menyebut upaya penegakan hukum saat ini yang cenderung tebang pilih, penjualan aset negara dan masuknya tenaga kerja asing.

Seperti diketahui belum lama ini isu masuknya jutaan tenaga kerja asing asal China menjadi polemik yang menyerang pemerintah.

"Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini yang utama adalah bagaimana membangun nation and character building," tutur Rachmawati.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/17/13075501/saat-pidato-hut-ri-rachmawati-kritik-kebijakan-pemerintah-jokowi

Terkini Lainnya

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke