Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Koalisi Jokowi Tambah Satu Partai, PPP Sebut Tak Sulit Capai Sepakat

Kompas.com - 07/08/2018, 18:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, tak masalah jika nantinya koalisi pengusung Presiden Joko Widodo ditambah satu partai sehingga berisi sepuluh partai.

Saat ini, koalisi Jokowi berisikan sembilan partai yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Arsul menambahkan, jika nantinya ada satu partai yang bergabung maka tak akan mengubah konfigurasi dan kesepakatan yang telah disepakati sembilan partai.

"Enggak (mengubah kesepakatan)," kata Arsul di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Koalisi Jokowi Siapkan 25 Juru Bicara dari Masing-masing Partai

Ia meyakini, meski ditambah satu partai, koalisi pengusung Jokowi tidak akan pecah. Sebab, sembilan partai yang bergabung saat ini sudah menyepakati dua hal penting yang membuat mereka tetap solid.

Pertama, kesembilan partai sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok calon wakil presiden.

Kedua, mereka juga sepakat untuk tidak membahas jatah menteri yang akan didapat nantinya jika Jokowi menang pada Pilpres 2019.

Arsul meyakini koalisi Jokowi tetap solid meskipun ditambah satu partai baru. Asalkan, kata Arsul, partai tersebut juga menyepakati dua hal tadi, sebagaimana telah disepakati sembilan partai yang telah lebih dulu bergabung.

"Enggak masalah asal yang masuk baru itu menyesuaikan dengan kultur, dengan apa yang sudah kami jalani, yang sudah kami bangun," ujar Arsul.

"Tetapi kalau misalnya ada partai baru masuk kemudian menuntut, 'saya baru mau masuk kalau saya dapat portofolio sekian-sekian', nah itu yang kami keberatan," kata dia.

Baca juga: Alasan Koalisi Jokowi Rekrut 225 Juru Bicara di Tim Kampanye Nasional

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya mengisyaratkan adanya partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian jumlah partai pengusung dan pendukung dimungkinkan bertambah menjadi 10.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Namun, Hasto enggan mengungkapkan partai yang dimaksud yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

Ia menambahkan, kejelasan terkait partai mana yang dimungkinkan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi akan terlihat nanti.

"Jadi Insya Allah, kata teman-teman sekjen (partai koalisi Jokowi), bisa jadi 10 (partai)," kata Hasto.

Kompas TV Sembilan Sekjen Parpol pengusung Joko Widodo kembali bertemu Senin (6/8) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com