Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Lihat Nanti, Parpol Pendukung Pak Jokowi 9 atau 10...

Kompas.com - 07/08/2018, 13:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah partai politik di koalisi pendukung Joko Widodo pada Pemilu 2019 rupanya belum tetap.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kemungkinan ada satu partai politik lagi yang akan merapat ke barisan pendukung Jokowi, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

"Jadi kita lihat nanti pada saat tanda tangan pencalonan presiden dan wakil presiden. Apa jumlah partai politik pendukungnya sembilan atau sepuluh," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Jokowi dan Cawapresnya Mendaftar ke KPU pada 10 Agustus 2018

Diketahui, saat ini Jokowi didukung sembilan partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PSI, PKPI, dan Perindo.

Saat ditanya apakah salah satu hambatan PAN merapat ke koalisi pendukung Jokowi adalah tidak kunjung terwujudnya pertemuan Jokowi dan Amien Rais, Pramono enggan berkomentar.

Demikian pula saat ditanya apakah komunikasi Presiden Jokowi dengan PAN tetap dilaksanakan, Pramono menjawab, "Sudah, pokoknya (parpol) pendukung Pak Jokowi antara sembilan atau sepuluh."

Baca juga: Ditanyai Kemungkinan PAN Merapat ke Jokowi, Ini Kata Zulkifli Hasan

Diberitakan, Pramono memastikan bahwa Presiden Jokowi akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019 ke KPU pada Jumat (10/8/2018). Hari itu merupakan hari terakhir pendaftaran.

Pada Rabu atau Kamis malam sebelumnya, Presiden Jokowi akan terlebih dahulu mengundang para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukungnya untuk membahas pendaftaran Jokowi beserta cawapresnya ke KPU.

"Kalau enggak besok malam, atau Kamis malam, Presiden akan mengundang ketua umum serta sekjen partai. Karena hari Jumat sudah hari terakhir, (membicarakan) mengenai hari Jumat itu mendaftarnya jam berapa. Nanti Presiden yang mengetahui," ujar Pramono.

Baca juga: PKB Pastikan Tetap di Koalisi Jokowi Meski Cak Imin Tak Cawapres

Soal siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres, Pramono belum bisa menjawabnya. Meski demikian, Pramono memastikan, cawapres Jokowi sudah diketahui pada Kamis (9/8/2018).

"Yang jelas, sebenarnya satu hari sebelum hari Jumat sudah bisa diketahui. Karena ketua umum dan sekjen partai pendukung itu harus tanda tangan siapa yang mau didukung," ujar Pramono.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com