Komitmen PSI: Dukung KPK hingga Transparansi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjabarkan sejumlah komitmen yang partainya pegang jika kelak calegnya terpilih sebagai anggota DPR.

Tsamara menyebutkan, partainya akan terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan pemerintahan dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"PSI memiliki beberapa agenda, jika duduk di parlemen akan memperkuat KPK, tentu fokusnya KPK di bidang extraordinary crime," kata Tsamara di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: Tak Beri Bantuan Logistik, PSI Akan Latih Calegnya Galang Dana Sendiri

Tsamara yakin partainya tak akan kesulitan dalam komitmen tersebut. Hal itu dibuktikan misalnya ketika PSI mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan larangan mantan napi korupsi untuk nyaleg.

Ia mengkalim, PSI satu-satunya partai politik yang mendukung agenda itu.

Selain itu, Tsamara mengatakan, partainya akan berkomitmen untuk menciptakan e-budgeting di lingkungan DPR.

Baca juga: Tentukan Nomor Urut Caleg, PSI Lakukan Sistem Undi

Hal itu penting, supaya DPR tak sembarangan dalam mengelola anggaran dan tercipta transparansi penganggaran sehingga rakyat bisa ikut mengawasi.

"Kita tidak tahu budget kita di DPR. Agar tidak sembarangan dikelola, adanya e-budgeting ini agenda kita yang tidak kalah penting," ujar Tsamara.

Terkait hal tersebut, Tsamara mengklaim partainya sudah sangat terbiasa dengan sistem transparansi. Budaya transparansi bahkan telah PSI ciptakan sejak proses rekrutmen caleg.

Baca juga: Tentukan Nomor Urut Caleg, PSI Lakukan Sistem Undi

"Kami pun satu-satunya parpol yang membuka rekrutmen caleg begitu transparan, agar publik bisa mengetahui siapa saja yang akan menjadi perwakilannya di parlemen," terang Tsamara.

Untuk itu, PSI yakin 575 calegnya seluruhnya profesional dan tak ada yang tercatat sebagai mantan napi korupsi.