Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Ketiga Mungkin Terjadi, Begini Petanya

Kompas.com - 13/07/2018, 11:24 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, terbentuknya poros ketiga untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden masih ada kemungkinan terjadi di Pilpres 2019.

Kendati demikian, dibutuhkan sumber daya politik dan logistik yang besar untuk membentuk poros ketiga.

Poros ketiga hanya mungkin jika bisa terjadi kompromi dan keseimbangan untuk bisa terbentuknya rekonfigurasi,” ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: PAN Belum Pikirkan Opsi Poros Ketiga

Ari mengatakan, setiap parpol yang akan melakukan koalisi perlu menpertimbangakan peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold).

Presidential threshold mewajibkan parpol atau gabungan parpol mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Menurut Ari, poros ketiga hanya mungkin terjadi antara partai Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan PAN.

Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.Fabian Januarius Kuwado Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Baca juga: Usai Bertemu SBY, Zulkifli Sebut Poros Ketiga Butuh Keajaiban

Ari menuturkan, Partai Gerindra dengan perolehan 13 persen suara di DPR bisa berkoalisi dengan PAN yang memiliki presentasi perolehan kursi di DPR 8,8 persen.

Sementara itu, Partai Demokrat dengan perolehan presentasi kursi di DPR sebesar 10,9 persen juga bisa berkoalisi dengan PKB dan PKS yang masing-masing memperoleh 8,4 dan 7,1 persen.

Ari memaparkan, untuk mengajukan capres, Partai Gerindra bisa atau cukup menggandeng satu partai saja, akan tetapi Partai Demokrat perlu “menggandeng” tiga partai lain karena terbentur peraturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Skenario lainnya, kata Ari, partai Gerindra bisa menggandeng PKB atau PKS dalam Pilpres 2019. Serta Partai Demokrat bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres dengan PKB dan PAN.

Meski demikian, menurut Ari, kemungkinan skenario Partai Gerindra-Demokrat sangat tergantung dari kemampuan sumber daya politik dari masing-masing parpol tersebut.

Baca juga: PPP Yakin Poros Ketiga Pengusung Jusuf Kalla Tak Akan Terbentuk

Terutama ketokohan Prabowo versus SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk melakukan lobi dan komunikasi politik ke partai-partai yang mau diajak atau ditarik membentuk koalisi.

Di sisi lain, Ari menilai, Partai Demokrat bersama PKB dan PKS tidak mudah untuk melakukan koalisi.

“Tidak mudah bagi Demokrat untuk mengajak atau mendudukkan PKB dan PKS dalam satu poros koalisi karena secara nasional kedua partai tersebut punya platform dan konstituen berbeda,” ujar dia.

Baca juga: Demokrat: Pertemuan SBY dan Gatot Tidak Bahas Poros Ketiga

“Tidak mudah melepaskan ikatan politik kuat yang sudah terjalin antara Gerindra-PKS,” lanjut Ari.

Karena itu, kata Ari, secara kemungkinan politik terbentuknya koalisi ketiga masih terjadi. Namun, secara kalkulasi riil politik sangat kecil terbentuknya poros ketiga.

“Peluang tersebut (poros ketiga) tidak sama sekali tertutup. Di dalam politik tidak ada yang tidak bisa,” ujar dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com