Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Faktor Ini Jadi Alasan Belum Pastinya Cawapres Jokowi Maupun Prabowo

Kompas.com - 13/07/2018, 09:01 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menyatakan, sebenarnya saat ini baik Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Menurut dia, hal tersebut disebabkan oleh dua hal.

“Pertama, kesepakatan dari partai-partai koalisi pendukung,”ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Pastikan Koalisi Jokowi Solid, PPP Yakin Keinginan Demokrat Tak Akan Terjadi

Lili menuturkan, kesulitan Jokowi dalam menentukan cawapresnya, karena di antara partai koalisi mengajukan diri sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Saat ini, di poros Jokowi sudah ada 7 partai yang sudah terkonsolidasi, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, selain PSI dan Perindo.

Selain itu ada nama dari luar partai seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).Reza Jurnaliston Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: PKB Kritik Koalisi Pendukung Jokowi yang Tak Transparan Bahas Cawapres

Menurut Lili, munculnya nama-nama sebagai kandidat cawapres Jokowi masih belum menunjukkan kepastian.

Selain itu, kata Lili, kubu Jokowi juga masih harus melihat lagi siapa lawan yang akan maju di Pilpres 2019. Sebab, sampai saat ini, pihak oposisi juga belum jelas akan mengajukan siapa untuk melawan petahana.

Diketahui PKS mengusulkan sembilan cawapres pendamping Prabowo Subianto, yakni Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Baca juga: 7 Cawapres Pendamping Prabowo Subianto

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sementara, PAN memasangkan Prabowo Subianto dengan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

Partai Demokrat menawarkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Tak Ada Makan Siang yang Gratis bagi Prabowo

Sementara, Lili menuturkan faktor kedua yang menentukan cawapres Jokowi dan Prabowo yaitu figur yang mampu meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2019.

“Kedua, ini yang penting, bisa mendongkrak elektabilitas ngga? Karena meraka butuh cawapres yang bisa menyumbang suara bukan sebaliknya,” ujar Lili.

“Terkait dengan cawapres ini tampaknya keduanya saling wait and see, saling menunggu,” lanjut Lili.

Kompas TV Masih cairnya dinamika koalisi parpol jelang Pilpres 2019 membuat peta koalisi dukungan capres belum menuju kata final.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com