Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Belum Pikirkan Opsi Poros Ketiga

Kompas.com - 10/07/2018, 20:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku belum memikirkan opsi membentuk poros ketiga di Pilpres 2019. Ia memprediksi Pilpres 2019 hanya akan ada dua poros.

Oleh karena itu, ia mempersilakan pihak yang mengusulkan pembentukan poros ketiga namun tak ingin bergabung.

"Kami hargai kalau ada yang punya pikiran-pikiran berbeda ya namanya di dalam Pilpres ini. Tentu ingin yang terbaik itu kami hargai. Saya memang sampai hari ini masih berpendapat kemungkinan dua," kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Usai Bertemu SBY, Zulkifli Sebut Poros Ketiga Butuh Keajaiban

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada partai yang memenuhi syarat untuk membentuk poros ketiga lantaran koalisi sudah terkonsentrasi ke kubu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menambahkan dua partai besar yang menjadi penentu sudah bergabung menjadi satu yakni PDI-P dan Golkar. Dengan bergabungnya dua partai itu Zulkifli memprediksi poros ketiga sulit terbentuk.

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Saat ditanya kemungkinan menang bagi pihak penantang petahana jika Pilpres hanya diikuti dua poros, Zul menjawab hal itu merupakan konsekuensi dari implementasi presidential threshold.

Dengan adanya presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, maka pembentukan koalisi Pilpres akan sulit.

"Ini bukan sulit atau tidak, ini hanya syarat. Dulu saya maunya 0 persen. Kalau 0 persen kan tidak tiga, bisa lima pasangan, bisa empat. Tapi kan syaratnya sudah menjadi undang-undang itu 20 persen," lanjut dia.

Kompas TV Hingga saat ini Partai Demokrat belum mengumumkan dukungannya dalam Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com