BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengubah postur APBN 2018 melalui APBN Perubahan 2018.
"Bapak Presiden menyampaikan, untuk APBN 2018, kita tidak akan melakukan APBN Perubahan. Ini akan kami sampaikan kepada anggota dewan untuk dibahas pekan depan bersama-sama," ujar Sri saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018).
Alasannya, postur APBN 2018 dinilai sudah cukup baik, tidak mengalami deviasi besar dalam hal penerimaan negara dan belanja negara serta yang paling penting adalah, defisit anggaran yang lebih kecil dari asumsi awal.
Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Realisasi APBN Semester I 2018
Sri menjelaskan, realisasi defisit semester pertama APBN 2018 yakni Rp 110 triliun. Angka ini lebih kecil dari dibandingkan realisasi defisit semester pertama APBN 2017 yang menyentuh angka Rp 175 triliun.
Dari sisi keseimbangan juga dinilai sehat. Semester pertama APBN 2018, pemerintah menerima surplus sebesar Rp 10 triliun. Ini berbeda dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu di mana terjadi kekurangan (negatif) sebesar Rp 68 triliun.
"Hasil semester satu (APBN 2018) mengonfirmasikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan juga sangat prudent dalam menjaga APBN 2018. Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha untuk membuat APBN sehat dan kredibel," ujar dia.
Baca juga: Menkeu Klaim Pengelolaan APBN 2017 Menjadi yang Terbaik
Meski demikian, kebijakan tidak mengubah postur APBN 2018 itu juga diikuti dengan mendorong dengan peningkatan ekonomi nasional. Apalagi, situasi ekonomi global masih dinilai tidak menentu.
"Tadi pagi, saya sudah disampaikan Menperin bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi, mana-mana yang perlu mendapat dukungan, baik dalam bentuk insentif atau dari lainnya agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tidak meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," ujar Sri.
Baca juga: JEO 8 Hal Terdampak Pelemahan Rupiah yang Tembus Rp 14.000 per Dollar AS