Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Putuskan Tidak Ubah Postur APBN 2018, Ini Alasannya...

Kompas.com - 09/07/2018, 20:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengubah postur APBN 2018 melalui APBN Perubahan 2018.

"Bapak Presiden menyampaikan, untuk APBN 2018, kita tidak akan melakukan APBN Perubahan. Ini akan kami sampaikan kepada anggota dewan untuk dibahas pekan depan bersama-sama," ujar Sri saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018).

Alasannya, postur APBN 2018 dinilai sudah cukup baik, tidak mengalami deviasi besar dalam hal penerimaan negara dan belanja negara serta yang paling penting adalah, defisit anggaran yang lebih kecil dari asumsi awal.

Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Realisasi APBN Semester I 2018

Sri menjelaskan, realisasi defisit semester pertama APBN 2018 yakni Rp 110 triliun. Angka ini lebih kecil dari dibandingkan realisasi defisit semester pertama APBN 2017 yang menyentuh angka Rp 175 triliun.

Dari sisi keseimbangan juga dinilai sehat. Semester pertama APBN 2018, pemerintah menerima surplus sebesar Rp 10 triliun. Ini berbeda dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu di mana terjadi kekurangan (negatif) sebesar Rp 68 triliun.

"Hasil semester satu (APBN 2018) mengonfirmasikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan juga sangat prudent dalam menjaga APBN 2018. Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha untuk membuat APBN sehat dan kredibel," ujar dia.

Baca juga: Menkeu Klaim Pengelolaan APBN 2017 Menjadi yang Terbaik

Meski demikian, kebijakan tidak mengubah postur APBN 2018 itu juga diikuti dengan mendorong dengan peningkatan ekonomi nasional. Apalagi, situasi ekonomi global masih dinilai tidak menentu.

"Tadi pagi, saya sudah disampaikan Menperin bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi, mana-mana yang perlu mendapat dukungan, baik dalam bentuk insentif atau dari lainnya agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tidak meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," ujar Sri.

Baca juga: JEO 8 Hal Terdampak Pelemahan Rupiah yang Tembus Rp 14.000 per Dollar AS

Kompas TV Marzuki yang juga politisi Demokrat menyatakan, gaji anggota DPR sudah lumrah disisihkan sana - sini untuk membiayai operasional poltiik partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com