Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP Nilai Duet JK-AHY untuk Pilpres 2019 Tak Punya Prospek

Kompas.com - 04/07/2018, 06:26 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana menduetkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 dianggap tak punya prospek.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy ketika ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa malam (3/7/2018).

"Saya katakan bahwa wacana Partai Demokrat tak punya prospek untuk (Pilpres) 2019 mendatang," ucap Romi, sapaan akrab M Romahurmuzy.

Romi mengingatkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Menurut dia, hasil suara yang dimiliki Partai Demokrat sebagai pengusung wacana duet JK-AHY sulit untuk mewujudkan rencana itu.

"Koalisinya siapa? Di luar Pak Jokowi dan Prabowo Subianto, hanya tiga parpol yang bisa bergabung," ucap Romi.

Apalagi, sejauh ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga belum menunjukkan sinyalnya untuk bergabung dengan Partai Demokrat.

"Demokrat, PAN, PKB, sejauh ini saya belum menerima sinyal bahwa ketiga partai itu akan bergabung dalam satu koalisi," kata Romi.

Partai Demokrat terus berupaya mencari cara untuk bisa mengusung AHY pada Pilpres 2019. Berbagai kemungkinan dijajaki, termasuk menduetkan AHY dan Kalla.

Kalla sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Adapun AHY yang merupakan putra sulung SBY turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan dua tokoh yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wapres pada 2004-2019 itu berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

Kalla dan SBY sama-sama mengaku tak ada pembahasan terkait politik. Namun, pasca-pertemuan, wacana untuk mengusung duet JK-AHY menguat di internal Partai Demokrat.

Baca: Hinca: Pertemuan SBY-JK Diharapkan Buka Peluang Koalisi Golkar-Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya. Ia memastikan DPP Partai Demokrat akan menampung usulan itu.

"Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 27 Juni 2018.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com