Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tagar #2019gantipresiden Hanya Memanipulasi Persepsi Publik

Kompas.com - 03/07/2018, 21:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan bahwa kampanye tanda pagar #2019gantipresiden seharusnya sudah tidak digunakan lagi oleh kelompok politik rival Joko Widodo.

Pasalnya, tagar itu tidak berkaitan dengan substansi pemilihan umum yang sesungguhnya, yakni memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat.

"Tagar #2019gantipresiden itu hanya memanipulasi persepsi publik, karena mau ganti presiden atau enggak, rakyat itu butuhnya perubahan," ujar Emrus dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Jelang Pilpres, Golkar Siapkan Strategi Hadapi Kampanye #2019GantiPresiden

Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Emrus menilai, semestinya kelompok politik rival Jokowi mengampanyekan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan saat ini.

Dengan demikian, narasi yang berkembang adalah adu program, adu ide dan adu gagasan.

"Seharusnya narasi yang keluar itu perdebatan adu program, bukan hal-hal yang seperti ini. Masyarakat juga jadi lebih cerdas dalam pendidikan politik. Kampanye tagar itu harus diakhiri," ujar dia.

Baca juga: PPP: Kemenangan RK-Uu, Ganjar-Yasin, dan Khofifah-Emil Memudarkan #2019gantipresiden

Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang berada dalam satu forum diskusi itu menegaskan, pihaknya akan tetap memakai kampanye #2019gantipresiden.

Ke depan, tagar tersebut akan ditransformasikan sedemikian rupa agar berkaitan dengan program alternatif yang ditawarkan pihaknya.

Tagar itu diibaratkan sebagai pintu masuk agar masyarakat lebih mengerti isu-isu sosial kemasyarakatan yang dikampanyekan pihaknya.

Kompas TV Relawan #2019gantipresiden akan mendeklarasikan gerakan #2019gantipresiden di Taman Aspirasi Monas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com