Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/05/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan, sebanyak 54,5 persen responden mengetahui gerakan "#2019GantiPresiden". Sementara, 40,7 persen tidak pernah mendengar atau mengetahui dan 4,8 persen tidak menjawab.

Namun, sebagian besar responden yang mengaku tahu gerakan #2019GantiPresiden" menyatakan tidak setuju.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

"Mayoritas publik yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut 61,1 persen, yang setuju 34,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (23/5/2018).

Adapun alasan terbesar mereka yang tak setuju gerakan tersebut, memilih untuk melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen).

Baca juga: Fadli Zon Nilai Brilian Ide Bentangkan Kaus #2019GantiPresiden Saat Debat Pilkada

Alasan lain, puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

"Mereka yang setuju alasannya ingin perubahan (26,6 persen), hak demokrasi (14,3 persen) dan ada calon presiden lebih baik (12,3 persen," papae Qodari.

Dari hasil itu, kata dia, mereka yang setuju akan gerakan #2019GantiPresiden mengarahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebesar 49,5 persen. Sementara, ada juga anomali yang tetap mendukung Jokowi sebesar 33,3 persen.

Adapun mereka yang tidak setuju gerakan tersebut, 52,3 persen akan mengarahkan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan, 19 persen akan memilih Prabowo.

"Mereka yang lebih setuju (sangat setuju) gerakan #2019GantiPresiden menyatakan yang paling tepat menggantikan Jokowi adalah Prabowo (32,6 persen), Gatot Nurmantyo (11,4 persen) dan Anies Baswedan (9 persen)," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Pidato Indonesia Bubar pada 2030

Pola yang sama juga terjadi pada soal pidato Indonesia Bubar Tahun 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo.

Sebanyak 46,6 persen publik pernah mendengar, membaca atau mengetahui pidato tersebut. Namun yang tidak pernah mencapai 46 persen.

"Mayoritas publik yang mengetahui menyatakan tidak setuju dengan pidato tersebut 72,9 persen. Dan yang setuju 20,2 persen," katanya.

Alasan utama mereka tak setuju, seperti Indonesia akan maju (20,9 persen), hanya permainan politik (12,4 persen), harus optimistis (7,4 persen).

Halaman:


Terkini Lainnya

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com