Salin Artikel

Pengamat: Tagar #2019gantipresiden Hanya Memanipulasi Persepsi Publik

Pasalnya, tagar itu tidak berkaitan dengan substansi pemilihan umum yang sesungguhnya, yakni memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat.

"Tagar #2019gantipresiden itu hanya memanipulasi persepsi publik, karena mau ganti presiden atau enggak, rakyat itu butuhnya perubahan," ujar Emrus dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Emrus menilai, semestinya kelompok politik rival Jokowi mengampanyekan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan saat ini.

Dengan demikian, narasi yang berkembang adalah adu program, adu ide dan adu gagasan.

"Seharusnya narasi yang keluar itu perdebatan adu program, bukan hal-hal yang seperti ini. Masyarakat juga jadi lebih cerdas dalam pendidikan politik. Kampanye tagar itu harus diakhiri," ujar dia.

Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang berada dalam satu forum diskusi itu menegaskan, pihaknya akan tetap memakai kampanye #2019gantipresiden.

Ke depan, tagar tersebut akan ditransformasikan sedemikian rupa agar berkaitan dengan program alternatif yang ditawarkan pihaknya.

Tagar itu diibaratkan sebagai pintu masuk agar masyarakat lebih mengerti isu-isu sosial kemasyarakatan yang dikampanyekan pihaknya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/21321601/pengamat-tagar-2019gantipresiden-hanya-memanipulasi-persepsi-publik

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke