Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 28/06/2018, 20:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Airlangga mengatakan pertemuan tersebut bertujuan merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Di antara ketum-ketum partai juga kami mencoba untuk menjalin semacam protokol atau pengertian sehingga kami tidak bisa nanti ke depan dipecah belah lagi dalam mendukung Bapak Presiden," kata Airlangga.

Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi

Ia menyatakan silaturahim dengan PPP penting dilakukan setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dirilis.

Hal itu bertujuan untuk mengarahkan modal politik yang diperoleh PPP dan Golkar dengan kemenangan di sejumlah daerah untuk digunakan dalam rangka memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Hal senada disampaikan Romi, sapaan Romahurmuziy. Ia mengatakan silaturahim dengan Golkar bertujuan untuk meneguhkan kesepakatan bersama mengusung Jokowi.

"Tentu kami juga membangun kesepakatan bersama untuk bersama-sama segera melakukan penyiapan konsolidasi partai pengusung Pak Jokowi di 2019 ini utnuk agenda pilpres yang dalam waktu dekat kurang dari 40 hari ke depan sudah akan dimulai pendaftarannya," papar Romi.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 Warning untuk Jokowi

Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.

Kompas TV Partai Golkar menilai pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai prosedur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com