GP Ansor Desak Pemerintah dan Polri Pulihkan Hak Jemaah Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretararis Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Adung Abdurrahman mendesak pemerintah, Polri, dan lembaga terkait untuk melakukan pemulihan hak jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Para korban penyerangan jemaah Ahmadiyah saat ini mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur. Dari delapan keluarga yang menjadi korban, terdapat 12 anak-anak, dari balita hingga duduk di bangku SMP.

"Pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum untuk secara tegas menyelesaikan kasus ini secara proses hukum," kata Adung dalam konferensi pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Adung mengatakan, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan semua hak korban seperti sediakala.

GP Ansor juga meminta pemerintah memberi perlindungan terhadap segala hak korban Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah dijamin konstitusi.

Baca juga: YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Adung mengutuk aksi penyerangan pada 19-20 Mei 2018, yang mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma. Sebab, anak dan balita selalu menangis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya.

"Kami dalam posisi mengutuk perusakan, pengancaman, intimidasi, kemudian pembatasan hak-hak warga negara," kata Adung.

Di sisi lain, Adung mengingatkan akan nilai-nilai kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, kejadian penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur menggambarkan ancaman-ancaman terhadap kebinekaan Indonesia.

"Jadi centre of gravity (pusat gravitasi) Indonesia itu adalah kebinekaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini rusak, itu bukan lagi Indonesia," ucap Adung.