YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Kompas.com - 06/06/2018, 16:07 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di D Hotel Jakarta, Selasa (13/2/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di D Hotel Jakarta, Selasa (13/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengatakan, diduga ada oknum aparat yang terlibat dalam penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, 19-20 Mei 2018.

“Terdapat temuan dan dugaan kuat bahwa oknum-oknum aparat negara terlibat,” kata Isnur dalam siaran pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Anshor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Dugaan tersebut muncul sebab aparat kepolisian Sektor Sakra Timur sudah mengetahui ada ancaman dan kondisi meningkatnya ancaman dari sekelompok orang terhadap jemaah Ahmadiyah.

Baca juga: Polri Masih Selidiki Kasus Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur

“Bahwa bukannya melakukan tindakan preemptive dan preventive yang tegas dan terukur dalam mencegah berlanjutnya ancaman, justru terdapat dugaan kuat kesalahan prosedur oleh oknum aparat dengan memfasilitasi pertemuan, terlibat melakukan dan mendiamkan ancaman-ancaman serta intimidasi untuk melakukan pertaubatan,” kata Isnur.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ketika ancaman tersebut sudah diketahui seharusnya aparat kepolisian sudah bisa mendeteksi dan mendapatkan informasi akan penyerangan tersebut.

Aparat seharusnya sigap menurunkan kekuatan untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada Jemaah Ahmadiyah.

Baca juga: KPAI Minta Akses Pendidikan Anak-anak Korban Penyerangan Ahmadiyah Tak Terganggu

“Bahkan setelah penyerangan pertama yang terjadi pada Sabtu siang (19/5/2018), aparat kepolisian Resort Lombok Timur dan Aparat Sektor Sakra Timur tidak mampu mencegah terjadinya penyerangan kedua pada Sabtu malam (19/5/2018) dan Minggu pagi (20/5/2018),” kata dia.

Setelah 19 hari peristiwa penyerangan, Kepolisian resort Lombok Timur dan Kepolisian Daerah NTB tidak sanggup menegakkan hukum.

“Sesuai dengan KUHP yakni melakukan penangkapan dan penahanan terhadap provokator dan para pelaku penyerangan,” ucap dia.

Baca juga: KPAI Minta Jaminan Pendidikan Anak Jemaah Ahmadiyah Korban Penyerangan

Isnur menyatakan bahwa kebencian dan ancaman terhadap jemaah Ahmadiyah telah berlangsung cukup lama. Akan tetapi, kata Isnur, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi pada tahun 2017 bisa diatasi ketika aparat dan pemerintah bersikap tegas melindungi hak-hak konstitusional.

“Di Lombok Timur, pada dua peristiwa sebelumnya tidak berlanjut dimana Bupati dan aparat lainnya bersikap tegas melindungi dan menjamin hak-hak warga negara,” ucap Isnur.

Peristiwa yang dimaksud adalah pada hari Selasa,14 Juni 2016 di desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur NTB. Peristiwa kedua adalah di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur pada bulan Maret 2017.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X