YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Kompas.com - 06/06/2018, 16:07 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di D Hotel Jakarta, Selasa (13/2/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di D Hotel Jakarta, Selasa (13/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengatakan, diduga ada oknum aparat yang terlibat dalam penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, 19-20 Mei 2018.

“Terdapat temuan dan dugaan kuat bahwa oknum-oknum aparat negara terlibat,” kata Isnur dalam siaran pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Anshor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Dugaan tersebut muncul sebab aparat kepolisian Sektor Sakra Timur sudah mengetahui ada ancaman dan kondisi meningkatnya ancaman dari sekelompok orang terhadap jemaah Ahmadiyah.

Baca juga: Polri Masih Selidiki Kasus Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur

“Bahwa bukannya melakukan tindakan preemptive dan preventive yang tegas dan terukur dalam mencegah berlanjutnya ancaman, justru terdapat dugaan kuat kesalahan prosedur oleh oknum aparat dengan memfasilitasi pertemuan, terlibat melakukan dan mendiamkan ancaman-ancaman serta intimidasi untuk melakukan pertaubatan,” kata Isnur.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ketika ancaman tersebut sudah diketahui seharusnya aparat kepolisian sudah bisa mendeteksi dan mendapatkan informasi akan penyerangan tersebut.

Aparat seharusnya sigap menurunkan kekuatan untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada Jemaah Ahmadiyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPAI Minta Akses Pendidikan Anak-anak Korban Penyerangan Ahmadiyah Tak Terganggu

“Bahkan setelah penyerangan pertama yang terjadi pada Sabtu siang (19/5/2018), aparat kepolisian Resort Lombok Timur dan Aparat Sektor Sakra Timur tidak mampu mencegah terjadinya penyerangan kedua pada Sabtu malam (19/5/2018) dan Minggu pagi (20/5/2018),” kata dia.

Setelah 19 hari peristiwa penyerangan, Kepolisian resort Lombok Timur dan Kepolisian Daerah NTB tidak sanggup menegakkan hukum.

“Sesuai dengan KUHP yakni melakukan penangkapan dan penahanan terhadap provokator dan para pelaku penyerangan,” ucap dia.

Baca juga: KPAI Minta Jaminan Pendidikan Anak Jemaah Ahmadiyah Korban Penyerangan

Isnur menyatakan bahwa kebencian dan ancaman terhadap jemaah Ahmadiyah telah berlangsung cukup lama. Akan tetapi, kata Isnur, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi pada tahun 2017 bisa diatasi ketika aparat dan pemerintah bersikap tegas melindungi hak-hak konstitusional.

“Di Lombok Timur, pada dua peristiwa sebelumnya tidak berlanjut dimana Bupati dan aparat lainnya bersikap tegas melindungi dan menjamin hak-hak warga negara,” ucap Isnur.

Peristiwa yang dimaksud adalah pada hari Selasa,14 Juni 2016 di desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur NTB. Peristiwa kedua adalah di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur pada bulan Maret 2017.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.