Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah

Kompas.com - 28/05/2018, 05:45 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Alvara Research Center menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri).

Berdasarkan hasil survei Alvara periode 20 April hingga 9 Mei 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK mencapai 78,8 persen.

Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yakni 77,2 persen.

Baca juga: Tahun Depan, KPK Targetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat

Sementara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri pada Mei 2018 mencapai 82,4 persen. Persentase ini naik sebesar 0,5 persen dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yaitu 81,9 persen.

"Lembaga yang mengalami peningkatan kepuasan publik terkait kinerja hanya ada dua, yakni KPK dan Polri," ujar Direktur Eksekutif Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Sedangkan, DPR menjadi lembaga yang dinilai memiliki kinerja paling rendah di antara 12 lembaga yang disurvei.

Baca juga: Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Dikotak-kotakkan Hanya untuk TNI dan Polri

Persentase kepuasan publik terkait kinerja DPR berada pada angka 51,8 persen. Dalam periode ini tingkat kepuasan publik turun sebesar 5 persen.

Hasil survei Alvara Februari 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR mencapai 56,8 persen.

"Tiga terbawah yakni Parpol, MPR dan DPR," kata Ali.

Selain itu hasil survei Alvara menunjukkan tingkat kepuasan publik tertinggi dipegang oleh TNI, sebesar 88,3 persen.

Baca juga: KPK Akan Mulai Penyelidikan Kasus Bank Century

Meski angka ini menurun dibandingkan pada Februari 2018 yang mencapai angka 90,7 persen.

Delapan lembaga lainnya mengalami penurunan tingkat kepuasan publik, yakni Badan Intelijen Negara (BIN) 6,1 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4,5 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 0,7 persen dan Mahkamah Agung (MA) 3,9 persen.

Kejaksaan Agung menurun 2,2 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 6,3 persen, partai politik 6 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 3,6 persen.

Baca juga: Polri Sebut Tingkat Kejahatan di Bulan Ramadhan Menurun

Survei Alvara Research Center tersebut dilakukan pada periode 20 April hingga 9 Mei 2018.

Survei ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dan teknik multi-stage random sampling.

Total jumlah responden yang disurvei adalah 1.202 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error mencapai 3,10%. Pada Februari 2018, Alvara juga melakukan survei nasional dengan 2.200 responden.

Kompas TV Polri dan KPK siap berpartisipasi dalam gelaran pilkada serentak 2018 lewat satgas anti politik uang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com