Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 61,1 Persen Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 23/05/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan, sebanyak 54,5 persen responden mengetahui gerakan "#2019GantiPresiden". Sementara, 40,7 persen tidak pernah mendengar atau mengetahui dan 4,8 persen tidak menjawab.

Namun, sebagian besar responden yang mengaku tahu gerakan #2019GantiPresiden" menyatakan tidak setuju.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

"Mayoritas publik yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut 61,1 persen, yang setuju 34,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (23/5/2018).

Adapun alasan terbesar mereka yang tak setuju gerakan tersebut, memilih untuk melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen).

Baca juga: Fadli Zon Nilai Brilian Ide Bentangkan Kaus #2019GantiPresiden Saat Debat Pilkada

Alasan lain, puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

"Mereka yang setuju alasannya ingin perubahan (26,6 persen), hak demokrasi (14,3 persen) dan ada calon presiden lebih baik (12,3 persen," papae Qodari.

Dari hasil itu, kata dia, mereka yang setuju akan gerakan #2019GantiPresiden mengarahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebesar 49,5 persen. Sementara, ada juga anomali yang tetap mendukung Jokowi sebesar 33,3 persen.

Adapun mereka yang tidak setuju gerakan tersebut, 52,3 persen akan mengarahkan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan, 19 persen akan memilih Prabowo.

"Mereka yang lebih setuju (sangat setuju) gerakan #2019GantiPresiden menyatakan yang paling tepat menggantikan Jokowi adalah Prabowo (32,6 persen), Gatot Nurmantyo (11,4 persen) dan Anies Baswedan (9 persen)," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Pidato Indonesia Bubar pada 2030

Pola yang sama juga terjadi pada soal pidato Indonesia Bubar Tahun 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo.

Sebanyak 46,6 persen publik pernah mendengar, membaca atau mengetahui pidato tersebut. Namun yang tidak pernah mencapai 46 persen.

"Mayoritas publik yang mengetahui menyatakan tidak setuju dengan pidato tersebut 72,9 persen. Dan yang setuju 20,2 persen," katanya.

Alasan utama mereka tak setuju, seperti Indonesia akan maju (20,9 persen), hanya permainan politik (12,4 persen), harus optimistis (7,4 persen).

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com