Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Klaim PAN Merapat ke Koalisi Prabowo

Kompas.com - 08/05/2018, 21:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Muhammad Taufik, mengisyaratkan PAN akan bergabung ke koalisi pengusung Ketua Umum Gerindra tersebut di Pilpres 2019.

Sebab, kata Taufik, di Sekretariat Bersama pemenangan Prabowo, sudah terpasang lambang PAN.

Bahkan, Taufik mengklaim, pemasangan lambang PAN di Sekretariat Bersama atas seizin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Secara resmi kami sudah dapat izin dari PAN untuk menempalkan logo partainya di Sekber (Sekretariat Bersama)," kata Taufik di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga : Sandiaga Sebut PAN Akan Bergabung dengan Sekber Gerindra-PKS

Saat ditanya apakah hal tersebut menunjukan kepastian PAN bakal bergabung bersama Gerindra dan PKS mengusung Prabowo, ia menjawab publik berhak menafsirkan apa saja.

Ia menambahkan jika PAN resmi bergabung dengan koalisi Prabowo, Gerindra akan mengakomodasi keinginan PAN dalam Pilpres 2019. Salah satunya terkait permohonan PAN agar Zulkifli menjadi cawapres.

Hal itu menurut dia penting dilakukan agar koalisi Prabowo solid merebut kemenangan di Pilpres 2019.

"Pertama diakomodir dan diajak diskusi. Saya kira wajib kami mendengarkan siapa cawapresnya," lanjut Ketua DPD Gerindra Jakarta itu.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, sebelumnya, mengatakan PAN belum mendeklarasikan dukungan resmi ke capres manapun.

Ia menyampaikan, deklarasi dukungan di Pilpres 2019 secara resmi akan dilakukan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018.

Baca juga : PAN Ajak PKS dan Partai Lain Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

Eddy menyatakan, kehadiran PAN dalam peresmian Sekretariat Bersama Gerindra saat itu hanya sekadar memenuhi undangan.

"PAN itu baru akan mengambil keputusan di Rakernas 2018, mudah-mudahan Rakernas bisa kami tuntaskan agar arah Pilpres kami di 2019 bisa diketahui oleh publik," lanjut dia.

Kompas TV Ketua MPR RI sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menggelar pertemuan dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com