Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Akui Undang Sekjen PKB, tapi Tak Undang Sekjen PAN

Kompas.com - 07/05/2018, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengundang sembilan orang sekretaris jenderal partai politik ke kantornya, Senin (7/5/2018) siang.

Saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Senin sore, Pramono mengatakan, sekjen yang diundang berasal dari partai politik yang mendeklarasikan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Ia mengatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir. Padahal, PKB hingga awal Mei 2018 ini belum deklarasi mendukung Jokowi dalam pilpres mendatang.

Pramono tidak menjawab terlalu jelas saat ditanya wartawan mengenai ini.

"Ya memang PKB masih belum deklarasi..." kata Pramono tidak melanjutkan kata-kata dia.

Saat ditanya kenapa sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tidak diundang, padahal PAN merupakan partai politik pendukung pemerintah, Pramono menegaskan bahwa PAN belum menyatakan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Mungkin ada yang kelupaan. Tapi PAN kan juga kan belum deklarasi. Kalau yang lain kan sudah," ujar dia.

Baca juga: Seskab Pramono Anung Kumpulkan 9 Sekjen Parpol, Apa Tujuannya?

Sebelumnya, Pramono ingin mengonsolidasikan para sekjen agar partai politik menjadi salah satu agen sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang pencapaian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meski tidak menyebutkan rinci sembilan partai politik yang sekjennya diundang, tapi berdasarkan informasi yang dihimpun, sembilan partai politik tersebut, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, PSI, Perindo PKPI, dan PKB.

Tujuannya agar partai politik menjadi garda depan dalam penyebaran informasi soal pencapaian pemerintah.

Pasalnya, menurut Pramono, posisi sekjen diibaratkan sebagai jantung dalam partai politik. Mereka bisa menginstruksikan fungsionaris untuk meneruskan informasi mengenai pencapaian pemerintah ke masyrakat.

Kompas TV Menurutnya, partai pendukung pemerintah saat ini tetap solid di pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com