Meski Dilarang, 30.000 Buruh Tetap Akan "Long March" ke Istana Saat "May Day"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan tetap menggelar aksi long march 'May Day' atau hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018.

Long march rencananya akan dilakukan mulai dari Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Istana Merdeka, Jakarta.

Juru Bicara Gebrak, Damar Panca mengatakan, rencana aksi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan izin dari Kepolisian.

(Baca juga : May Day, 180.000 Buruh Akan Gelar Aksi di 18 Provinsi)

Namun, pihaknya bersama dengan 30.000 buruh se-Jabodetabek akan tetap menggelar aksi demonstrasi.

"Meski ada larangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan aksi long march dari HI, tapi kita tetap komitmen apapun risikonya akan kita hadapi," kata Damar di Kantor LBH Jakarta, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei mendatang, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Apalagi, pihaknya telah melayangkan pemberitahuan, sebagaimana yang diatur dalam UU 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun, hingga saat ini, Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri belum juga mengeluarkan surat tanda pemberitahun (SPPT) aksi demonstrasi.

"Setelah melihat rute dari HI ke Istana. Polisi tidak berani mengeluarkan SPPT," ujar dia.

(Baca juga : Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan May Day Harus Kondusif)

Bahkan, kata Damar, Mabes Polri sempat melakukan intimidasi dengan memberikan surat pernyataan yang harus diisi oleh pihaknya.

Dalam surat tersebut, koordinator lapangan massa demonstrans May Day akan bisa dituntut jika terjadi kerusuhan.

"Bagi kami itu sebetulnya tidak perlu. Saya kira itu adalah bentuk intimidasi bagi proses demokrasi kita," kata Damar.

Rencananya, kata Damar, Gebrak akan kembali menggelar pertemuan dengan pihak Kepolisian pada 29 April, untuk membahas soal perizinan demonstrasi May Day.

"Pemberitahuan itu kan sifatnya hanya pemberitahuan. Mau diizinkan atau tidak, kita sudah memberikan surat pemberitahuan itu, jadi tidak ada larang-melarang," kata dia.